Prabowo-Gibran Resmi Jadi Pemenang Pilpres 2024

Partai pengusung pasangan nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang hadir yakni PKB dan PKS.

Sementara NasDem juga tampak tak hadir.

Capres 03 Ganjar Pranowo mengaku mendapat kabar undangan penetapan Prabowo-Gibran pada pukul 08.22 WIB.

Di sisi lain, dirinya sedang berada di Yogyakarta sehingga tidak bisa hadir.

“Kebetulan saya di Yogya jadi tidak bisa datang. Tadi saya konfirmasi ke staf undangan awalnya untuk para ketua partai," ujarnya.

Ganjar dikabari via WhatsApp (WA) mengenai undangan tersebut usai melakukan olahraga pagi bersama istrinya Siti Atikoh Suprianti.

Dalam postingan Instagram, Ganjar memperlihatkan aktivitas usai lari pagi lalu memakan pisang.

"Saya dikasih kabar via WA baru jam 08.22 pagi ini. Saya buka WA jam 9.27 setelah olah raga pagi dan wawancara kawan-kawan wartawan yang menunggu di rumah," ucap Ganjar.

Tim Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan pihaknya tengah melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait langkah KPU menerima pencalonan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

PDIP sejatinya meminta KPU menunda penetapan paslon nomor urut 2.

Baca juga: Anies dan Ganjar Terima Putusan MK, Seluruh Gugatan Sengketa Pilpres Ditolak

"Saya harus menegaskan sidang putusan hari ini di PTUN dipimpin oleh Ketua PTUN Jakarta. Hasil dari putusan yang disampaikan adalah permohonan kami laik untuk diproses dalam sidang pokok perkara karena apa yang kami temukan seluruhnya tadi pagi menjadi putusan ini," kata Ketua Tim Hukum PDIP Prof. Gayus Lumbuun.

Gayus menyatakan pihaknya juga sudah mendatangi KPU RI untuk menyampaikan putusan hakim PTUN.

"Bahwa hasil putusan dismissal PTUN hari ini memberikan harapan besar bagi kami untuk nantinya pada proses persidangan apa yang telah diputuskan kami dianggap layak untuk dilanjutkan tadi, menjadikan satu celah hukum ini masih bisa ditegakkan di negara kita, artinya hukum masih berdaulat di negara kita," ungkap Gayus.

Menurut Gayus, gugatan yang diajukan terkait langkah KPU yang telah melawan hukum karena menerima Gibran sebagai calon wakil presiden (Cawapres).

"Kalau saya katakan justru di PTUN inilah akan terbaca, terungkap semua persoalan karena adanya pelanggaran hukum oleh penguasa. Dan ini akan keungkap," terang Gayus.