Megawati Soekarnoputri Tak Punya Agenda untuk Terima Prabowo Subianto

POS-KUPANG.COM – Hingga saat ini, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri tak punya agenda sama sekali tentang pertemuannya dengan calon presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto. Bahkan tak ada ada agenda juga untuk sambut Gibran Rakabuming Raka bersama ayahnya, Presiden Jokowi.

Meski demikian, Ketua DPP PDIP, Ahmad Basaran mengungkapkan bahwa pertemuan itu berkemungkinan akan terlaksana dalam waktu yang belum diketahui. Pasalnya, baik Megawati maupun Prabowo memiliki hubungan pribadi yang cukup baik.

Hanya saja, katanya, untuk melakukan pertemuan politik dengan Prabowo, Megawati Soekarnoputri tetap menunggu instruksi dari internal partai.

Terlebih setelah MK resmi memutuskan untuk menolak gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, pada Senin 22 April 2024 kemarin.

Ahmad Basarah mengaku pertemuan Prabowo dan Megawati bisa saja terjadi dalam waktu dekat, usai penetapan pemenang Pilpres 2024.

Namun pertemuan itu merupakan pertemuan pribadi Megawati secara pribadi, bukan mewakili PDIP secara politik.

Karena pertemuan Megawati dengan Prabowo secara politik masih akan dibicarakan oleh PDIP.

Selain itu Megawati memiliki protokolnya sebagai pemimpin partai.

Lebih lanjut, Ahmad Basarah menuturkan, pertemuan Megawati secara politik dengan Prabowo mungkin terjadi usai rapat koordinasi nasional (Rakornas) PDIP.

Rakornas PDIP tersebut baru akan digelar pada tanggal 24 hingga 26 Mei 2024 mendatang.

Dalam Rakornas itu PDIP akan menentukan sikapnya dan menyerahkan rekomendasi sikap tersebut kepada Megawati Soekarnoputri.

"Pertemuan-pertemuan yang sifatnya politik kenegaraan, tentu dalam konteks itu Bu Mega akan mengaitkan dengan bagaimana positioning PDIP sebagai sebuah partai politik," kata Ahmad Basarah dilansir WartakotaLive.com, Selasa 23 April 2024.

Baca juga: Pasca Kalah di MK, Anies-Muhaimin Baru Beri Ucapan Selamat ke Prabowo-Gibran

PDIP Bakal Jadi Oposisi?

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah mengatakan, partainya siap menjadi oposisi atau bergabung dalam koalisi Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hal ini disampaikan Basarah setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang diajukan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024.