Gunungapi Ruang Turun Level III Siaga, Upaya Penanganan Darurat Terus Bergulir

“Kita bersyukur kondisi sudah normal kondusif. Kapal-kapal sudah beroperasi untuk evakuasi maupun pengiriman logistik. BNPB tentunya akan tetap mendukung untuk pendampingan dan pengisian gap yang belum tersentuh,” jelas Jarwansyah.

Kendati demikian Jarwansyah tetap memberikan beberapa catatan yang dapat dijadikan acuan terkait upaya penanganan darurat menuju fase pemulihan. Pendataan masyarakat terdampak menurut Jarwansyah masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Data-data ini yang nantinya akan menjadi dasar serta acuan pemenuhan kebutuhan termasuk ketika program rehabilitasi dan rekonstruksi dijalankan secara paralel.

Lebih lanjut, Jarwansyah juga mengingatkan kepada seluruh stakeholder agar terus mencermati segala hal yang dianggap perlu dan kurang tertangani dengan baik, mengingat status tanggap darurat akan berakhir pada 29 April 2024 mendatang. Deputi IV mengatakan bahwa pendampingan termasuk keamanan harus tetap dilakukan oleh TNI dan Polri mengingat adanya aduan masyarakat yang takut kehilangan hewan ternak apabila mereka meninggalkan rumah untuk mengungsi.

“Bahwa status darurat berakhir pada tanggal 29 April 2024. Perlu diperhatikan untuk langkah-langkah kedepannya. Pengungsi perlu dikawal karena banyak dari mereka yang takut kehilangan hewan ternak dan bagaimana mereka memberikan makanan bagi hewan ternaknya,” kata Jarwansyah.

Deputi Bidang Logistik dan Peralatan (Deputi V) BNPB Lilik Kurniawan juga mengingatkan kepada seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan darurat agar menyiapkan skenario evakuasi dan penyelamatan. Hal ini perlu diantisipasi agar seluruh rangkaian penyelamatan masyarakat dapat dilaksanakan dan tidak menimbulkan jatuhnya korban.

“Skenario ini menjadi penting. Jika erupsi maka kemana jalurnya untuk evakuasi, termasuk membaca arah angin,” jelas Lilik.

Terkait masa tanggap darurat yang akan berakhir sepekan kedepan, Lilik juga mengingatkan untuk terus berkoordinasi dengan pihak terkait seperti PVMBG dan BMKG atas rekomendasi yang harus dipatuhi. Jika harus diperpanjang maka seluruh lintas stakeholder harus siap.

“Jika ingin memperpanjang status tanggap darurat, maka kita harus melihat rekomendasi PVMBG dan instansi berwenang lainnya. Kita harus punya skema posko utama dan pos pendampingan. Pendekatannya pun harus menggunakan skema klaster. Klaster pengungsian tidak bisa diserahkan kepada satu dinas saja. Termasuk klaster kesehatan, logistik dan lainnya,” kata Lilik.

Pengiriman Logistik

Pada hari ini, Senin (22/4), bantuan logistik dan peralatan dari BNPB maupun stakeholder lainnya terus didorong menuju Pulau Tagulandang dari Pelabuhan Bitung. Tim Kedeputian Bidang Logistik dan Peralatan mengawal pengiriman itu menggunakan kapal ferry.

Deputi IV dan Deputi V BNPB bersama Tenaga Ahli BNPB juga melakukan monitoring lapangan menggunakan helikopter dan melanjutkan pendampingan evaluasi posko Pemkab Sitaro di Tagulandang.

Pos aju logistik dan peralatan sebagai transit barang maupun personel telah disiapkan di gudang dan tenda BNPB di Kota Bitung yang jaraknya hanya 2 km dari Pelabuhan Bitung.

Demikian siaran pers BNPB yang dibagikan Abdul Muhari, Ph.D., Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS

Facebook : @InfoBencanaBNPB
Twitter : @BNPB_Indonesia
Instagram : @bnpb_indonesia
Youtube : BNPB Indonesia