OPM Klaim Tembak Dua Kapal Asmat Karena Bawa Intelijen Militer

POS-KUPANG.COM, ASMAT - Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap XVI Yahukimo mengklaim bertanggung jawab atas penembakan dua kapal di wilayah perbatasan Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Asmat, Papua Pegunungan pada Minggu (3/5/2026).

Juru Bicara TPNPB Sebby Sambom mengatakan serangan tersebut dilakukan oleh pasukan di bawah komando operasi Kodap XVI Yahukimo.

Pihak TPNPB menuding kapal-kapal yang menjadi sasaran serangan itu membawa personel intelijen militer, sebuah klaim yang kerap digunakan kelompok tersebut untuk membenarkan aksi penyerangan di wilayah konflik.

"Pihak manajemen markas pusat telah menerima laporan terkait operasi di perbatasan Yahukimo dan Asmat. Kami menyatakan bertanggung jawab atas aksi tersebut," ujar Sebby dalam siaran pers dikutip dari Tribun Papua.

Selain mengklaim serangan, TPNPB juga mengeluarkan pernyataan sikap yang bernada ancaman.

Baca juga: Tim gabungan kejar anggota KKB Yahukimo usai tembak warga di Dekai

Mereka meminta warga sipil non-Papua untuk meninggalkan zona-zona yang mereka tetapkan sebagai wilayah konflik dan menuntut penghentian seluruh aktivitas pembangunan serta pelayanan sipil di Kabupaten Yahukimo.

Terkait arah politik, kelompok ini juga menyinggung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Mereka mendesak pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah politik terhadap status Papua, sembari menegaskan posisi mereka yang tetap menuntut kemerdekaan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hingga Selasa (5/5/2026) siang, pihak TNI maupun Polri belum memberikan keterangan resmi terkait detail kronologi, identitas awak kapal, maupun ada tidaknya korban jiwa dalam insiden penembakan di wilayah perairan perbatasan tersebut.

Situasi keamanan di Kabupaten Yahukimo dan sekitarnya saat ini dilaporkan masih sangat dinamis dan berpotensi memanas.

Aparat keamanan sebelumnya terus mengimbau agar masyarakat sipil tetap meningkatkan kewaspadaan dan membatasi aktivitas di wilayah-wilayah yang masuk dalam kategori rawan konflik guna menghindari dampak buruk dari eskalasi bersenjata.

Eskalasi konflik di wilayah Pegunungan Papua terus menjadi perhatian serius pemerintah dan organisasi kemanusiaan, mengingat dampaknya yang kerap menyasar infrastruktur transportasi yang menjadi urat nadi logistik bagi masyarakat lokal. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS