Jimmy Sunur Tepis Isu Miring Soal Pembiayaan Pemda Lembata Terhadap Sekolah Dokternya

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricko Wawo

POS-KUPANG.COM, LEWOLEBA -Bakal Calon Bupati (Bacabup) Lembata, Yeremias Ronaldy Sunur, M.Biomed, SpOG menepis isu miring yang menyerangnya belakangan ini. 

Jimmy Sunur, sapaan akrabnya, membantah bahwa dirinya dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata saat kuliah kedokteran dan spesialisnya. 

Sebaliknya, Jimmy menyampaikan bahwa kuliah kedokterannya dibiayai oleh orang tuanya sedangkan spesialisnya ada sistem sharing cost dengan Pemda Lembata.

Menurutnya, tidak mudah untuk mendapatkan gelar dokter. Ada syarat yang ketat untuk masuk Jurusan Kedokteran. Selain itu, membutuhkan biaya yang cukup mahal dan semuanya ditanggung orang tuanya. 

Baca juga: Pilkada Lembata, Herman Wutun Sambut Positif Muncul Figur Muda Jadi Cabup-Cawabup 

“Saya sekolah kedokteran tahun 2001, waktu itu Lembata baru otonomi jalan 1 tahun. Dari awal saya sekolah dokter dibiayai oleh orang tua saya sendiri,” Jimmy Sunur menjelaskan kepada wartawan, Jumat, 19 April 2024 di Lewoleba. 

ketika dirinya menjadi mahasiswa kedokteran semester 5, ada wacana dari pemerintah daerah pada masa kepemimpinan Bupati Andreas Duli Manuk untuk membiayai kuliahnya. Namun, ditolak oleh kedua orang tuanya. 

Ketika selesai kuliah pada tahun 2008, Jimmy langsung mengabdi selama dua tahun di Lembata sebagai bentuk kecintaannya kepada Lewotanah.

Di tahun 2010, lanjutnya, ada pembukaan formasi CPNS. Ketika tes, Jimmy pun lulus. 

Selanjutnya, ada pembukaan spesialis di tahun 2011. Jimmy kemudian mendaftar. Meskipun prosesnya sangat sulit, hanya dengan sekali mendaftar, ia langsung diterima.

Menurut Jimmy, saat itu pemerintah daerah hanya bisa membiayai PNS sedangkan dirinya masih berstatus CPNS. 

“Tetapi saya katakan bahwa ini peluang yang sangat luar biasa. Kalau disuruh memilih CPNS harus PNS dulu baru sekolah saya pasti pilih sekolah, mengapa? Kalau orang PNS setelah sekolah bisa jadi, tetapi PNS belum tentu jadi spesialis kebidanan kandungan,” tegasnya lagi. 

Jimmy kemudian menjadi PNS namun dengan gaji itu tentu tak cukup membiayai seluruh proses kuliah spesialis yang menghabiskan biaya hingga miliaran rupiah. 

Menurut Jimmy, saat itu Pemda menggunakan skema sharing cost agar dapat dapat menarik Jimny kembali ke Lembata. Tak hanya Jimmy, istrinya yang merupakan dokter spesialis pun di bawah ke Lembata. 

“Jadi sebenarnya yang diuntungkan itu bukan kami tapi Pemda Lembata. Karena sampai sekarang Pemda Lembata belum mampu datangkan dokter spesialis. Gaji dokter spesialis itu sangat tinggi,” jelas Jimmy. 

Kabupaten Lembata sejak berdiri dari tahun 2000-2024 hanya memiliki 4 dokter spesialis. 

“Kami hanya berempat saya istri dan ada 2 spesialis, 2 orang PNS dibiayai oleh Pemda atau bukan, itu bukan urusan saya. Istri saya dibiayai diri sendiri, artinya bahwa profesi ini adalah profesi yang sangat langka. Pemda melihat peluang itu bahwa ada dokter spesialis yang bisa kita tarik,” kata Jimmy. 

“Saya sudah katakan kepada orang tua saya yang almarhum, dibiayai atau tidak dibiayai saya tetap kembali ke Lewotanah. Utang saya bukan untuk Pemda tetapi utang saya untuk Lewotanah. Jadi saya tidak punya utang khusus dengan Pemda,” tambahnya. 

Jimmy menegaskan, saat ini ia hanya ingin mengabdikan dirinya untuk Lewotanah dengan menjadi seorang Bupati. Ia meyakini, dapat mendatangkan dokter lainnya walaupun APBD belum bisa membiayai. 

“Kalau saya jadi Bupati, pasti saya akan tarik dokter-dokter lebih banyak. RS bisa banyak dengan dokter spesialis. Masyarakat sehat, APBD-nya bagus. Itu kalau bupatinya seorang dokter spesialis. Kalau saya jadi bupati, banyak dokter-dokter Jimi yang datang ke Lembata,” tutup Jimmy Sunur. (*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS