Pecat 249 Nakes, Bupati Manggarai: Saya Menunjukkan Ketidakpercayaan kepada Mereka

- Agar Nakes non-ASN diberikan upah sesuai UMR.

Menurut Bupati Heri Nabit, ada beberapa aspirasi yang sudah disampaikan berulangkali dan ditindaklanjuti.

Baca juga: Aksi Nakes Non ASN di Manggarai, Ombudsman Berharap Aksi Tersebut Tidak Ganggu Layanan Kesehatan

"Ada yang sudah disampaikan ke Pemerintah Pusat karena memang merupakan kewenangan Pusat, ini juga sudah disampaikan berulang kali."

Ada yang juga tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak masuk akal, seperti memprioritaskan Nakes asal Kabupaten Manggarai.

Selain itu, ada yang memang sudah berulang kali disampaikan bahwa belum bisa dipenuhi karena keterbatasan angggaran, seperti upah sesuai UMR.

"Intinya bahwa apa yang disampaikan pada saat demo di DPRD bukanlah hal baru, tetapi merupakan hal yang diulang-ulang penyampaiannya," tandasnya.

"Kalau demikian, apa urgensinya melakukan hal ini? Saya mengartikan dua hal saja, ketidakdisiplinan dan ketidakloyalan serta ketidakpercayaan kepada pimpinan daerah untuk meneruskan/menyelesaikan aspirasi yang ada."

"Kalau demikian, maka berarti perkenankan saya juga untuk menunjukkan ketidakpercayaan kepada mereka," tambah Bupati Hery Nabit.

Terkait permintaan maaf dari Nakes, Bupati Hery Nabit mengaku belum mendapat laporan detal sehingga belum bisa memberikan komentar lebih banyak.

"Karena ini masih masa liburan, saya belum mendapat laporan detail mengenai hal ini, jadi tidak bisa memberikan komentar lebih banyak," ujarnya.
 
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, persoalan itu sedang dicarikan jalan keluar agar Nakes kembali bekerja pada sejumlah instansi kesehatan di Kabupaten Manggarai.

"Terkait dengan permasalahan yang terjadi di teman-teman nakes di Manggarai, tentu lagi dicarikan solusi agar teman-teman nakes juga bisa kembali bekerja," kata Melki Laka Lena, Sabtu 13 April 2024.

Baca juga: Ratusan Nakes Non ASN di Manggarai Minta DPRD Perjuangkan Nasib Mereka

Menurut Melki Laka Lena, komunikasi dengan para pihak di pemda, bupati dan kepala dinas, terus dan sedang dilakukan.

Ia berharap ada solusi agar nakes bisa kembali diperbantukan di sektor kesehatan.

Informasi yang dia peroleh, diperlukan musyawarah bersama mengurai masalah itu.

Dialog konstruktif menjadi penting dilakukan agar persoalan itu bisa diselesaikan dan tidak tetap mengakomodasi kepentingan kedua pihak.