Profil Melchias Marcus Mekeng, Tokoh NTT yang Miliki Karir Politik Menawan, 6 Periode di Senayan

POS-KUPANG.COM - Politisi Melchias Marcus Mekeng kembali terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029 dalam Pemilu Legislatif tahun 2024 (Pileg 2024). 

Melki Mekeng, demikian politisi ulung ini disapa, maju dari Daerah Pemilihan 1 Nusa Tenggara Timur atau Dapil NTT 1 yang meliputi Pulau Flores, Lembata dan Alor.

Tak dinyana, terpilihnya politisi senior Partai Golkar ini menorehkan catatan manis. Ia menapaki periode keenamnya sebagai wakail rakyat NTT di Senayan (DPR RI).

Baca juga: Melchias Mekeng Terima Pos Kupang Award 2023 Disaksikan Langsung Ayah Kandungnya

Awal karir 

Pria berdarah Kangae Kabupaten Sikka ini mengawali karir politik sejak tahun 1996. Saat itu ia memutuskan untuk masuk Partai Golkar meski ayahnya Josef Blasius Bapa (alm) adalah seorang politisi PDI Perjuangan (PDI) kala itu.

Melki mendaftar dan mendapat kartu anggota Partai Golkar Jakarta Selatan.

“Saya pilih Golkar karena Golkar parpol terbaik, saya merasa jiwa saya lebih cocok disana,” tutur pria yang lahir di Jakarta 8 Desember 1963 itu.

Ia memutuskan masuk partai setelah setahun membuka usaha di bidang keuangan di Jakarta pasca menyelesaikan pendidikan Magisternya di Universitas Padjajaran pada 1995.

Meski tak belajar politik secara formil, Melki beranikan diri mendaftar menjadi juru kampanye (jurkam) Golkar Pemilu 1997. Saat itu DPP Golkar menunjuknya jadi jurkam di Sikka, NTT.

Suami Maria Laurentia Widyana Soehadi itu mengawali karir politik di Golkar dari jenjang terbawah kepengurusan partai, yakni menjadi anggota kelompok kerja atau Pokja. 

Melky kemudian menjadi calon DPR RI nomor urut satu mewakili Sikka pada Pemilu 1999 saat Golkar mengalami masa sulit pasca Reformasi. Golkar kalah pemilu nasional dan kabupaten, dan kursi Golkar diambilalih PDI. 

Meski kondisi sulit, namun dewi fortuna berpihak pada ayah tiga anak itu. Melki lalu diusulkan dan dipilih DPRD Provinsi NTT menjadi anggota MPR RI utusan daerah bersama Marzuki Darusman, Herman Wutun,  Mech Saba (alm), Vincent Radja (alm) dan Makarim.

Golkar membuka pintu regenerasi partai dan mengantar Melki yang masih muda melangkah mulus ke Senayan untuk kali pertama. Ia menjadi anggota MPR periode 1999-2004. 

Berbekal kualitas dan prestasi, pada Pemilu edisi berikutnya, Melki kembali melenggang ke senayan. Ia kembali terpilih sebagai anggota DPR RI pada periode 2004–2009, 2009–2014, 2014–2019, 2019–2024 dan kini 2024-2029. 

Perjalanan politik dan prestasi

Perjalanan politik Melki di partai dan DPR RI terbilang menawan. Alumni De La Sale University, Metro – Manila tahun 1987 itu dipercayakan di banyak posisis strategis. 

Pada 2006-2010 ia memegang mandat sebagai Ketua DPD Golkar Kabupaten Sikka. Selanjutnya pada 2007-2009, ia dipercaya menjadi Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI. Selepas itu, ia mengemban amanah sebagai Wakil Bendahara Umum Partai Golkar hingga 2015. 

Pada 2019 Melki kemudian menjadi Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hubungan Kelembagaan DPP Partai Golkar.

Di Senayan, Melki ditempatkan di Komisi XI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan dan perbankan. 

Pada April 2015, ia sempat dirotasi selama setahunke Komisi IX yang membidangi tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan dan kesehatan sebelum akhirnya balik lagi ke Komisi XI. Pada 2009 ia dipercayakan menjadi ketua Badan Anggaran DPR RI. Pada 28 Agustus 2012, Mekeng mengundurkan diri dari Banggar DPR.

Karir spektakuler di DPR RI juga ia tunjukkan saat telibat dalam berbagai pansus seperti Pansus Pajak dan Pansus Bank Century. 

Adapun selain berkecimpung di dunia politik, Melki juga pernah berkarir di Bank Duta, Dharmala group, Penta group dan Mesana. Selain itu, ia juga aktif di Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Inamba serta MKGR.

Kontroversi

Selama menjabat anggota DPR RI, alumni SD Regina Pacis (1976), SMP Regina Pacis (1979) dan SMA Regina Pacis (1982) itu pernah menuai kontroversi lantaran "terserempet" kasus hukum. 

Ia pernah dipanggil KPK lantaran ia diduga mempunyai sangkut-paut kasus tindak pidana korupsi penerimaan hadiah terkait pengalokasian dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) di Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan juga dugaan kasus suap pengadaan wisma atlet SEA Games.

Pada Oktober 2017, Melki diperiksa KPK sebagai saksi atas kasus tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP elektronik) untuk tersangka Setya Novanto. 

Pada 2019, Melki juga dicekal ke luar negeri oleh KPK. Ia diperiksa lembaga anti rasuah itu dalam kasus dugaan kasus korupsi pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kementerian ESDM.

Melki diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Samin Tan (SMT) yang merupakan pemilik perusahaan pertambangan PT Borneo Lumbung Energi.

“Karir politik saya banyak dinamikanya. Saya yakin jika tak bikin salah, dicari pun takkan ditemukan. Hukum itu fakta dan bukti, yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Dalam politik, kawan dan lawan itu bedanya tipis, laki-laki maupun perempuan, kawan bisa jadi lawan,” kata Melki.

Terima Pos Kupang Award 

Atas dedikasi dan pengabdiannya selama lima periode menjadi wakil rakyat NTT di  DPR - MPR RI, Melki diganjar Pos Kupang Award. 

Penghargaan bergengsi itu diserahkan Pemimpin Perusahaan PT Timor Media Grafika, Margaretha Iin Wahyuningrum kepada Melki di Aston Hotel Kupang dan Convention Center, Senin, 11 Desember 2023.

Saat itu, Melki mendedikasikan penghargaan itu bagi ayahnya, selain bagi masyarakat NTT secara keseluruhan. 

"Saya bisa berdiri di sini karena dia yang sudah 86 tahun mendampingi saya. Dia hadir di sini," ucapnya dengan nada bergetar saat menerima penghargaan itu.

Melki mengaku telah banyak memperjuangkan aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan NTT 1 meskipun perjuangan itu belum maksimal.

Para awal dirinya menjadi anggota DPR RI, banyak aspirasi masyarakat yang disampaikan untuk diperjuangkan yakni pengaspalan, pembangunan jalan, listrik, dan air bersih. Namun, sekarang aspirasi yang disampaikan tersebut semakin lebih baik.

Pada periode kelima menjadi anggota DPR RI, Melki bertekad memperjuangkan air bersih bagi masyarakat. Pasalnya, kekurangan air bersih menjadi salah satu faktor kemiskinan di NTT. 

"Pemerintah Pusat semestinya memiliki afirmasi program untuk bisa membantu. Apabila pembangunan sumber air dengan menggunakan anggaran APBD masih kesulitan" ungkap pria yang memiliki motto hidup Fiat Voluntas Tua (Terjadilah padaku menurut kehendakMu) itu. (*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS