Profil Nafsiah Mboi, Tokoh NTT yang Jabat Menteri Kesehatan, Pernah Diganjar Ramon Magsaysay Award

Karyanya di bidang pelayanan kepemerintahan pernah mengantar pasangan itu menerima Ramon Magsaysay Award tahun 1986, di samping penghargaan nasional lainnya, termasuk Satyalancana Bhakti Sosial tahun 1989.

Ia juga dikenal aktif di bidang HAM dan pernah menjadi ketua Komite Hak-hak Anak untuk PBB.

Di bidang pemerintahan, Ia pernah menjadi anggota MPR RI pada tahun 1982-1987.

Nafsiah adalah seorang dokter spesialis anak yang mendapat gelar Master of Public Health (MPH) dari Institute of Tropical Medicine, Antwerpen, Belgia pada tahun 1990.

Ia sempat menjadi research fellow untuk Takemi Program dalam kesehatan internasional di Universitas Harvard, Cambridge, AS pada tahun 1990-1991.

Sejak 2006, Nafsiah dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Nasional dan wakil ketua Komisi Nasional (Komnas) perempuan.

Alumni jurusan spesialisasi anak dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ini dikenal memiliki kepedulian yang tinggi di bidang advokasi HIV/AIDS.

Nafsiah dikatakan turut mempelopori lahirnya Komitmen Sentani pada tahun 2004 yang menjadi tonggak komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk penanggulangan AIDS.

Nafsiah adalah orang Asia pertama yang menjadi Ketua Komite Hak Anak PBB (CRC) dan perempuan Indonesia pertama yang menduduki posisi direktur pada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Sampai saat ini Nafsiah diakui ketokohannya dalam isu HIV/AIDS. Dia memperjuangkan pendekatan kemanusiaan dan HAM untuk ODHA dan memahami pentingnya pemberdayaan populasi kunci dalam penanggulangan HIV/AIDS.

Anak Hakim

Adapun Nafsiah merupakan putri sulung enam bersaudara dari pasangan Andi Walinono dan Rahmatiah Sonda Daeng Badji.

Ayah Nafsiah adalah hakim yang pernah bertugas di Makassar, Surabaya, Jayapura, dan Jakarta serta merupakan tokoh masyarakat dan intelektual di Sulawesi Selatan.

Nafsiah memiliki saudara kandung bernama Prof. Dr. Andi Hasan Walinono (alm), Direktur Jenderal dan Sekjen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada era 1980-an, dan Erna Witoelar, aktivis lingkungan yang juga mantan Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah pada Kabinet Persatuan Nasional era Presiden Abdurrahman Wahid.