MenPAN Resmi Serahkan Izin Formasi CASN Kemendikbud 2024 Kepad Mendikbud Nadiem Makarim,Ini kuotanya

POS-KUPANG.COM – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( MenPAN RB ) Abdullah Azwar Anas secara resmi menyerahkan Izin Reformasi CASN Kemendikbud 2024 kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud ) Nadiem Makarim.

Berdasarkan siaran resmi KemenPAN-RB, ada 40.541 Izin Formasi CASN Kemendikbud 2024 yang diterbitkan MenePAN RB.

Formasi di CASN Kemendikbud tersebut terdiri dari 15.462 CPNS dan 25.079 formasi PPPK 2024.

Bersamaan dengan penyerahan Izin Formasi CASN Kemendibud 2024, MenPAN RB Abdullah Azwar Anas  menitipkan beberapa point penting terkait penetapan Formasi CASN Kemendikbud 2024 tersebut.

Baca juga: Rincian Formasi untuk Fresh Graduate pada Seleksi CPNS 2024, Berikut Jadwal Terbaru dan Cara Daftar

Pertama: formasi ini menjadi bagian dari upaya penuntasan tenaga non-ASN atau honorer di seluruh unit kerja Kemendikbudristek, selain itutentu formasi dalam skema luas di dunia pendidikan yang juga tersebar di Pemda

Kedua, kata Menteri Anas, adalah pemenuhan kebutuhan SDM di lingkungan perguruan tinggi, termasuk para dosen.

Selama beberapa tahun terakhir, lanjut Anas, alokasi formasi untuk dosen di perguruan tinggi negeri sangat terbatas. Padahal, di sisi lain, jumlah mahasiswa terus meningkat.

“Tahun ini sesuai arahan Bapak Presiden, formasi untuk dosen diharapkan bisa optimal. Sudah kami diskusikan detil dengan Pak Nadiem Makarim, termasuk kami memberi saran soal beberapa teknis seleksi agar bisa menyerap jumlah formasi dosen secara optimal,” ujar Abdullah Azwar Anas dikutip dari keterangan resmi Humas KemenPAN-RB.

Ketiga, pemenuhan formasi untuk penempatan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Arah Kebijakan Rekrtumen CPNS dan PPPK 2024

Baca juga: Sudah Resmi Diumumkan Presiden Jokowi, Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Abdullah Azwar Anas menjelaskan  kebijakan pengadaan CASN 2024 adalah fokus pada pelayanan dasar, yaitu guru dan tenaga kesehatan.

Kemudian seoptimal mungkin menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN atau honorer di instansi pemerintah.

Arah kebijakan selanjutnya adalah dengan merekrut talenta-talenta baru (fresh graduate) melalui seleksi CPNS.

Terakhir, mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital.

Menurut Nadiem Makarim, penuntasan tenaga non-ASN atau honorer dan pemenuhan kebutuhan formasi di perguruan tinggi negeri yang saat ini sudah sangat mendesak.