Kapan Timor Leste Dapat Menjadi Anggota Penuh ASEAN?

Sementara itu, ASEAN membutuhkan waktu 11 tahun untuk memberikan status pengamat kepada Timor Leste, meskipun terdapat kemajuan yang telah dicapai serta kemampuannya untuk menjaga perdamaian dan stabilitas.

Peta Jalan yang rumit ini juga tampaknya bertentangan dengan semangat Deklarasi ASEAN, yang menyatakan bahwa maksud dan tujuan pertama organisasi ini adalah “untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan budaya di kawasan melalui upaya bersama dalam semangat kesetaraan dan kemitraan untuk memperkuat fondasi komunitas Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai.”

Dengan mengeluarkan Peta Jalan, dan terus menunda pemberian keanggotaan kepada Timor Leste, ASEAN tidak menunjukkan kesediaan untuk melakukan upaya bersama yang bertujuan mempercepat pembangunan bangsa, meskipun Timor Leste telah memenuhi kriteria dasar keanggotaan ASEAN dan telah menunjukkan komitmen yang teguh untuk menjadi anggota.

Terlepas dari kondisi yang ada, Timor Leste harus menyadari bahwa mereka perlu mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk menjadi anggota ASEAN dan mengatasi berbagai kekurangannya.

Misalnya, berdasarkan Laporan Analitik Pendidikan tahun 2015, persentase siswa yang melanjutkan ke universitas hanya 9 persen (meningkat dari 4,6 persen pada tahun 2010), yang menunjukkan rendahnya tingkat pencapaian pendidikan di negara ini.

Laporan yang sama juga menunjukkan bahwa kemampuan melek huruf bahasa Inggris pada penduduk usia 5 tahun ke atas hanya mencapai 15,6 persen pada tahun 2015, naik dari 11,5 persen pada tahun 2010. Angka ini mungkin telah berubah dalam sembilan tahun terakhir, namun kemungkinan tidak akan terlalu besar.

Demikian pula halnya dengan Timor Leste yang terus menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur, termasuk bandara, akomodasi, dan infrastruktur TI yang diperlukan untuk menyelenggarakan pertemuan tingkat tinggi.

Meski demikian, Dili tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur, termasuk perbaikan Bandara Internasional Nicolao Lobato di Dili.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Portal Transparansi pemerintah, Timor Leste telah menghabiskan $3,6 miliar dari tahun 2011 hingga 2020 untuk pembangunan infrastruktur, 29 persen dari total pengeluaran pemerintah pada periode tersebut.

Meskipun harapan dan kekhawatiran dari negara-negara anggota ASEAN memang benar, namun kekurangan tersebut tidak hanya terjadi di Timor Leste.

Misalnya, kajian infrastruktur di ASEAN baru-baru ini menunjukkan bahwa total belanja infrastruktur pada tahun 2015 mencapai $55 miliar (tidak termasuk Singapura, Brunei, dan Laos), jauh di bawah perkiraan belanja tahunan yang diperlukan sebesar $147 miliar.

Sementara itu, Indeks Kecakapan Bahasa Inggris (EPI) 2023 hanya menempatkan Singapura, Malaysia, dan Filipina pada kecakapan sangat tinggi dan tinggi, sedangkan Indonesia, Myanmar, Thailand, dan Kamboja ditempatkan pada kecakapan rendah dan sangat rendah.

Dengan demikian, kawasan ini bukannya tanpa hambatan, dan Timor Leste tidak boleh menerapkan standar yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara anggota sebelumnya.

Baca juga: Status Sebagai Pengamat, Timor Leste hadiri KTT ASEAN - Australia di Melbourne

Apa pun kenyataan yang ada, pemerintah Timor Leste sebaiknya tidak menggantungkan harapannya terhadap pembangunan ekonomi di masa depan pada faktor eksternal seperti keanggotaan ASEAN.

Sebaliknya, pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai jika didorong oleh internal. Artinya, investasi untuk meningkatkan sumber daya manusia, infrastruktur, dan sektor swasta harus dilakukan tidak sekadar untuk memenuhi kriteria keanggotaan ASEAN, namun sebagai bagian dari investasi keseluruhan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya.