Hotman Paris Beri Sindiran Peda ke Pihak Capres 01: Mereka Banyak Ngoceh, Jawab Cukup 1 Kalimat Saja

Dalam sidang tersebut, Tim Hukum Anies-Muhaimin menyebut ada intimidasi yang dilakukan kepada para pendukung capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Khususnya mereka yang berstatus sebagai penerima bantuan sosial (bansos).

Baca juga: Anies Baswedan Goda Hotman Paris di Sidang Perdana Pilpres 2024, Mana Cincinya?

Dalam pembacaan permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (27/3/2024), disebutkan bahwa intimidasi tersebut terjadi di beberapa wilayah yang tingkat kemiskinannya cukup tinggi.

"Intimidasi yang dialami oleh keluarga para pendukung dan simpatisan pasangan calon nomor urut 1 terjadi di wilayah yang tingkat kemiskinannya cukup tinggi dengan ancaman bantuan yang mereka terima akan dicabut dan dibekukan," kata Kuasa Hukum Anies-Muhaimin .

Bantuan sosial yang akan diputus itu meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Intimidasi itu disebut dilakukan oleh para pamong dan aparat yang ada di desa.

Kejanggalan Bansos lainnya yaitu terdapat bantuan beras yang memuat gambar Prabowo-Gibran.

Selain itu, ada juga pembagian bansos dengan tas berwarna identik dengan warna baju kampanye Prabowo-Gibran.

Kecurangan terkait Bansos ini dinilai memiliki pengaruh yang signifikan terhadap elektoral Prabowo-Gibran.

"Sebelumnya, elektabilitas Prabowo jauh di bawah Ganjar di periode sebelum Agustus 2024 dengan angka 23 persen.

Mulai Oktober 2023 elektabilitas mereka (Prabowo-Gibran) naik di atas 30 persen dan terus melejit sampai di angka 51,8 persen pada bulan Januari-Februari 2024.

Baca juga: Hotman Paris Kritiki Kubu AMIN, Sang Pengacara Sebut Narasi Permohonan Ngoceh dan Cengeng

Hal itu seiring dengan masifnya kebijakan Bansos dan pengerahan sumber daya negara," tutur Kuasa Hukum Anies-Muhaimin.

Jokowi kampanye terselubung

Pada kesempatan yang sama, anggota Tim Hukum Anies-Muhaimin, Bambang Widjajanto, menyebutkan Presiden Joko Widodo ikut melakukan kampanye secara terselubung untuk pemenangan Prabowo-Gibran.

Kampanye terselubung itu dilakukan Jokowi dengan mengunjungi daerah-daerah tempat Prabowo kalah pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019 lalu.