Berita Belu

Hingga Februari, Serapan Anggaran KPPN Atambua Capai 14.72 Persen

Kami terus berkoordinasi dengan Satuan Kerja untuk mempercepat pelaksanaan Belanja Modal

Penulis: Agustinus Tanggur | Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/HO-DOK
Mauritz Cristianus Raharjo Meta, selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Atambua. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Agustinus Tanggur

POS-KUPANG.COM, ATAMBUA - Realisasi penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Atambua mencapai 14,72 persen dari total pagu yang dikelola hingga bulan Februari 2024.

Kepala KPPN Atambua, melalui Mauritz Cristianus Raharjo Meta, selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN), dalam rilisnya Sabtu (30/3/24) menyampaikan rincian realisasi anggaran tersebut. 

"Dari serapan 14,72 persen, belanja pegawai mencapai Rp33.510.502.224 (12,58 persen), belanja barang sebesar Rp60.807.036.410 (24,74 persen), belanja modal Rp388.500.000 (0,35 persen), dan belanja transfer sebesar Rp395.055.694.250 (14,60 persen)," ujarnya. 

Mauritz menjelaskan bahwa belanja barang memiliki realisasi paling besar, terutama karena pelaksanaan belanja tahapan pemilu pada bulan Februari. 

Baca juga: Dorong Pengelolaan Pangan Lokal, Disnakertrans Belu Siap Gelar Pelatihan UMKM di Destinasi Wisata

Sementara itu, realisasi belanja modal masih rendah, belum mencapai 1 persen, karena masih dalam proses pengadaan seperti lelang dan penetapan kontrak.

"Kami terus berkoordinasi dengan Satuan Kerja untuk mempercepat pelaksanaan Belanja Modal," ujar Mauritz

Dalam hal penyaluran dana transfer ke daerah, Mauritz menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum telah mencapai Rp309.090.626.000 (18,68 persen), sedangkan Dana Alokasi Khusus Non Fisik mencapai Rp64.108.710.000 (17,04 persen). Dana ini termasuk Dana BOS Reguler, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan.

Selain itu, penyaluran Dana Desa telah mencapai Rp21.227.687.400 (18,67 persen) untuk 88 desa, baik earmark maupun non-earmark.

"Mari terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk optimalisasi penyaluran dana pada tahun 2024," tutup Mauritz. (Cr23) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS

Sumber: Pos Kupang
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved