Anies Singgung Intervensi Kekuasaan dalam Pemilu 2024

Bambang menuturkan Jokowi telah melakukan ragam langkah dalam proses-prosesnya untuk melanggengkan kekuasaannya.

"Pertama kali akan menambah periode masa jabatan presiden, instrumennya amandemen UUD 1945 oleh pembantu Jokowi itu terjadi pada maret 2022 dan ada pengarahan aparatur desa untuk 3 kali masa jabatan presiden ini gagal," tuturnya.

Kemudian ada pula usaha Jokowi dengan menggunakan instrumen dan framing di media melalui wacana dari para menteri-menterinya.

"Itu November 2022, jadi setelah Maret upaya pertama gagal, masuk ke upaya kedua, itu pun gagal," lanjut Bambang.

Baca juga: Surya Paloh Kini Dukung Prabowo-Gibran, Petinggi NasDem Tak Pedulikan Anies Baswedan

Kini upaya Jokowi beralih dengan proses ketiga menentukan presiden berikutnya dalam Pilpres 2024 di mana anaknya, Gibran, turut ambil andil dalam menjadi cawapres melalui Putusan MK 90/2023.

Selain itu juga Jokowi disenu mengendalikan penyelemggara pemilu, mengkooptasikan alat kekuasaan negara, hingga menjinakkan partai politik.

"Dan ini yang mengakibatkan ada konsekuensi Indonesia sekarang ada di persimpangan jalan," ungkapnya.

Senyum Prof Yusril

Puluhan pendukung Anies Baswedan ikut mengawal jalannya persidangan perdana gugatan perselisihan hasil Pemilu Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Mereka berkumpul di pintu masuk membentuk barikade menunggu Anies keluar.

Sekira pukul 10.34 WIB, bukan Anies yang keluar namun justru tim hukum Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang dikomandoi Prof Yusril Ihza Mahendra lebih dulu meninggalkan ruangan.

Tim kuasa hukum melintasi barikade para pendukung Anies yang tampak komplet menggunakan atribut bertuliskan AMIN.

Prof Yusril bersama Otto Hasibuan, OC Kaligis, dan Hotman Paris yang melintasi pendukung Anies sontak disoraki.

“01 menang, Anies Presiden, 01 menang, Anies Presiden, Allahuakbar,” seru pendukung pasangan nomor urut 01 itu.

Prof Yusril terlihat hanya tesenyum mendengar sorakan pendukung Anies yang didominasi para ibu-ibu.

Baca juga: Perkara PHPU ke Mahkamah Konstitusi Meningkat