Bansos Jelang Pemilu, Mensos mengaku Hanya Salurkan 78 Triliun dari Total 497 Triliun 

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku kementerian yang dipimpinnya hanya bertanggung  jawab menyalurkan sebagian kecil anggaran dari total alokasi anggaran perlindungan sosial.  

Dari total alokasi anggaran untuk perlindungan sosial sebesar Rp 497 triliun, pihak Kemensos hanya bertanggung jawab menyalurkan sebesar Rp 78 triliun saja.

Mensos Risma bahkan mengaku tidak tahu-menahu mengenai penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan yang masif selama masa kampanye Pemilihan Umum 2024.

Pasalnya "banjir Bansos" itu sempat menjadi sorotan publik lantaran dinilai bermuatan politis.

Baca juga: Seruan Salemba Kritik Bansos sebagai Politik Gentong Babi Jokowi

Mensos Risma juga menyebut bahwa bansos yang disalurkan Kemensos sudah mengikuti data penerima bansos yang sudah ada sehingga nama-nama yang tidak ada dalam daftar tidak akan diberikan bansos.

"Jadi kan yang sisanya itu aku enggak tahu, aku enggak berhaklah untuk bicara itu," ujarnya usai rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Pada rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Risma mengungkapkan, setiap tahun pemerintah mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk bansos. Pada tahun ini, SPM tersebut dikeluarkan pada 26 Januari lalu atau sekitar dua pekan sebelum Pemilihan Umum 2024 yang diselenggarakan 14 Februari 2024.

Anggaran bansos yang dikeluarkan pemerintah melalui SPM itu langsung disalurkan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos melalui bank penyalur. Artinya, Kemensos tidak secara langsung memegang anggaran bansos tersebut.

"Kami itu Pak megang uang besar itu seperti ikan di akuarium. Kita bisa lihat, tapi enggak bisa pegang karena uang itu langsung ke KPM bukan lewat kami," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDI-P My Esti Wijayati sebelumnya meminta Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk menjelaskan masifnya bansos pemerintah yang tiba-tiba digelontorkan menjelang pencoblosan Pemilu 2024.

Meski tidak semua bansos yang diberikan saat itu berasal dari Kemensos, Esti tetap meminta Risma menjelaskan.

Dia merujuk pada kejadian di daerah pemilihannya Yogyakarta di mana bansos gencar disalurkan ke masyarakat pada Januari dan Februari 2024.

"Bantuan sosial yang mengalir itu, yang kami lihat, saya soalnya langsung juga ke beberapa ke banyak titik, ada beras macam-macam bergulir, saya enggak tahu tulisannya, orang tahu itu bansos, bansos ya tahunya dari Kemensos," kata Esti.

"Itu mengalir semua tiada henti, menjelang coblosan 14 Februari," lanjut dia.

Esti meminta Risma menjelaskan kepada DPR siapa yang bertanggung jawab dalam hal pemberian bansos pemerintah itu. Jika bukan Kemensos yang memberikan, pihak Risma juga diminta menindaknya.