Bansos

Ketua Banggar DPR RI: Program Bansos Kita Harapkan jadi Peredam Tekanan Ekonomi

"Program bansos kita harapkan menjadi peredam dari tekanan ekonomi yang mereka hadapi,” kata Said.

Editor: Ryan Nong
KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah 

POS-KUPANG.COM, Jakarta  -  Pemerintah diminta untuk memastikan program bantuan sosial (bansos) untuk dapat meredam tekanan ekonomi yang dihadapi rakyat.

Permintaan itu disampaikan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah, menimbang masih tingginya harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di dalam negeri.

“Untuk rumah tangga miskin dan sangat miskin, pemerintah perlu memastikan seluruh program bansos terjangkau oleh mereka. Sebab, kenaikan harga kebutuhan pokok akan semakin menyulitkan kondisi perekonomian mereka," ujar Said Abdullah dikutip dari Antara. 

Baca juga: Apa Itu Politik Gentong Babi yang Dikritik Akademisi dalam Kebijakan Bansos Jokowi?

"Program bansos kita harapkan menjadi peredam dari tekanan ekonomi yang mereka hadapi,” kata Said.

Dia menyebutkan harga beras di pasar internasional masih tinggi, yakni 17,8 dolar AS per kuintal. Meski turun bila dibandingkan Februari yang sebesar 19 dolar AS per kuintal, namun harga itu masih lebih tinggi dari catatan 2022 dan 2023.

Demikian pula dengan harga gula yang masih tercatat sebesar 22 dolar AS per pound, lebih tinggi dari rata-rata harga tahun lalu yang berada di kisaran 18-22 per pound.

Sementara sejumlah bahan pangan lainnya, seperti jagung, kedelai, gandum, dan daging di pasar internasional menunjukkan tren penurunan. Tren ini yang menurutnya, perlu dioptimalkan pemerintah untuk mengamankan pasokan dalam negeri.

Terlebih, lanjut dia, saat ini telah memasuki momentum Ramadhan yang akan disusul dengan Hari Raya Idul Fitri, di mana terdapat tren kenaikan harga bahan pokok dalam dua momentum ini.

“Kalau jangka pendek ketersediaan tidak bisa dipenuhi di dalam negeri, tentu tak ada pilihan selain impor. Namun, skema impornya juga harus diubah dari skema kuota menjadi tarif, untuk menjaga kegiatan impor dari perburuan renten,” tutur dia.

Dia juga menilai pemerintah perlu menggelar operasi pasar berskala besar untuk mencegah risiko penurunan daya beli masyarakat.

Sebelumnya, Badan Pangan Nasional atau Bapanas menyalurkan bantuan pangan beras bagi 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada tahun ini.

Menurut Arief, pada tahun 2024 terdapat anggaran sekitar Rp440 miliar ditambah ada tambahan sekitar Rp6,8 triliun untuk bantuan pangan yakni bantuan pangan beras untuk 3 bulan pertama.

Selain bantuan pangan, Bapanas juga pada tahun ini menyalurkan bantuan untuk 1,4 juta keluarga risiko stunting.

Kemudian ada juga enam bulan untuk bantuan keluarga berisiko stunting yang dikerjakan oleh Holding BUMN Pangan ID Food bagi sekitar 1,4 juta keluarga, berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (*)

 

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved