Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Kupang, Amir Kiwang: Ketidakpercayaan Publik 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi 

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Khususnya publik dapil NTT II belakangan ini memang sempat dihebohkan dengan persoalan caleg Ratu Ngadu Bonu Wulla. Secara fakta memang harusnya menduduki satu kursi DPR RI dari partai Nasdem. 

Menariknya adalah beliau menyatakan mengundurkan diri sekalipun sudah terpilih. Dari beberapa informasi beredar bahwa beliau mengundurkan diri karena ada tugas lain dari ketua umum DPP Nasdem Surya Paloh. 

Bagi saya alasan itu tidak bisa diterima publik kalau Ratu Wulla tidak memberikan klarifikasi secara jelas. Bagaimanpun ketika sudah terpilih sebagai anggota DPR, 76 ribu suara itu bukan jumlah kecil. 

Pilihan politik masyarakat ke Ratu Wulla tentu disertai dengan harapan bahwa dia bisa meneruskan aspirasi masyarakat khususnya dari dapil NTT II. Kalau tidak bisa dijelaskan secara personal maupun Nasdem sebagai institusi, maka akan menimbulkan ketidakpercayaan publik. 

Baca juga: News Analysis Ratu Wulla Mengundurkan Diri, Pengamat: Preseden Buruk 

Alasan itu bagi saya sulit diterima baik dari sisi rasionalitas dan pragmatisme politik. Karena masyarakat ingin alasan yang paling kongkrit. Sebab harapan masyarakat lewat suara itu harus dipertanggungjawabkan. 

Meskipun kita paham mundurnya Ratu Wulla akan diganti oleh orang yang ada dalam satu partai. Tapi berbeda orang tentu akan menimbulkan resistensi di masyarakat. Karena dalam Pileg itu orang lebih melihat figur, tidak saja sekedar partai. 

Maka aspirasi masyarakat dapil NTT II itu semacam membuat kekecewaan berat di publik, terutama di basis pemilih. Ke depan Ratu Wulla dan Nasdem perlu memberikan penjelasan lebih rasional ke basis pemilih dan publik dapil NTT II. 

Sisi lain, kita juga harus melihat, bahwa itu kelemahan dari sistem pemilu kita. Ketika masyarakat sudah memberikan suaranya ke caleg tertentu maka itu menjadi miliknya partai. 

Sehingga ketika ada terjadi kompromi dan kesepakatan internal partai, masyarakat justru tidak punya kontrol penuh atas suara yang sudah dia berikan ke caleg. Karena dia titipkan caleg A, dan suara itu diserahkan ke caleg B untuk duduk, itu tentu akan soal. 

Kita juga harus akui bahwa terlepas dari sebaik apapun sistem proposional terbuka yang hari ini kita lakukan, tapi kelemahannya adalah, suara menjadi milik partai. Ironisnya itu tidak ada regulasi atau aturan atau sistem yang membuat pemilih bisa mengontrol suaranya. 

Kita harapkan bahwa mudah-mudahan mundurnya caleg yang sudah terpilih itu tidak ada semacam skenario yang curang dalam internal partai. Harapan itu tidak kita inginkan bagi orang atau elit partai merasa paling memiliki partai itu. Harusnya semua kader diberikan hak yang sama. 

Sehingga mundurnya Ratu Wulla harus diberikan penjelasan ke publik agar tidak ada resistensi lebih besar. Bagi saya dengan kasusnya ibu Ratu Wulla ada klarifikasi yang rasional. 

Sebab, akan berdampak ke Nasdem sendiri dalam konstelasi politik ke depan. Kalau saja hanya bertahan dengan alasan ada penugasan dari ketua partai tanpa ada penjelasan yang jelas, itu sulit diterima basis pemilih. 

Kalau klarifikasi itu tidak jalan dan gagal maka itu bisa saja basis pemilih bisa membelok dan memilih partai lain. Ketidakpercayaan publik akan muncul.