Mulai Akhir April 2024, Rekrutmen Jabatan ASN Bakal Lebih Fleksibel Dibanding TNI/Polri

”Jadi, seleksi ketat itu tidak berpengaruh. Memberi peluang TNI/Polri aktif dalam UU ASN sudah salah dan mengkhianati reformasi. Aturan turunannya otomatis juga bermasalah,” tegasnya.

Bagi Araf, TNI/Polri seharusnya menempati posisi dalam bidang pertahanan dan keamanan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. TNI adalah alat pertahanan negara yang bertugas untuk menghadapi ancaman perang. Sementara Polri bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum.

Dengan demikian, penempatan TNI/Polri menyalahi jati diri dan kompetensi mereka. Kondisi tersebut juga membuat suasana yang tidak baik dalam birokrasi sipil. ”Sistem promosi dan reward di pegawai sipil akan terganggu karena mereka bisa kalah oleh anggota TNI/Polri yang masuk di jabatan sipil. Juga, ada konflik ASN dan anggota TNI/Polri yang duduk di jabatan sipil,” tambahnya.

(kompas.id)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS