Anies Baswedan Soal Hak Angket: Nggak Perlu Buru-buru, yang Penting Prosesnya Jalan

POS-KUPANG.COM – Anies Baswedan, calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan, angkat bicara soal hak angket yang kini terus digulirkan oleh PDIP dan yang didukung beberapa partai politik lainnya.

Hak angket itu diwacanakan untuk membongkar kecurangan Pemilu 2024. Kecurangan tersebut mengakibatkan kekalahan kandidat yang diusung PDIP, yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024.

Dalam Pilpres 2024 ini, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka meraih mayoritas suara disusul pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar yang diusung Koalisi Perubahan untuk persatuan.

Sementara pasangan Ganjar Pranowo – Mahfud MD meraih suara paling rendah. Bahkan pasangan ini tak mampu mengejar perolehan suara yang diraih oleh pasangan Anies-Muhaimin Iskandar.

Diduga gegara faktor itulah sehingga Ganjar Pranowo kini sangat getol memperjuangkan hak angket. Walau pun ditengah kegigihannya itu, ia pun telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait gratifikasi yang diterimanya dari Bank Jateng.

Anies Baswedan yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa waktu untuk menggulirkan hak angket Pemilu 2024 masih panjang.  Tapi yang paling penting adalah prosesnya tetap berjalan.

"Menurut saya enggak ada yang perlu buru-buru hari ini. Kita tunggu saja prosesnya," kata Anies di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Jumat 8 Maret 2024.

Sebagai informasi, rencana hak angket kecurangan pemilu awalnya digulirkan oleh calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo. 

Adapun dorongan Mantan Gubenur Jawa Tengah itu disambut oleh para partai pendukung pasangan nomor urut 1 Anies dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin seperti Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera.

Baca juga: Henry Yosodiningrat Tak Persoalkan Selisih Suara Ganjar-Mahfud Tapi Bukti Kecurangan Kuat Sekali

Beberapa anggota DPR sudah menggelindingkan usulan penggunaan hak angket demi mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Usul itu disampaikan oleh tiga anggota DPR dari Fraksi PKS, PKB, dan PDIP dalam rapat paripurna DPR pada Selasa, 5 Maret 2024.

Mereka adalah anggota Fraksi PKS Aus Hidayat Nur, anggota Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah dan anggota Fraksi PDIP Aria Bima.

Ketiganya kompak menyuarakan pengguliran hak angket dalam sidang tersebut lewat interupsi yang disampaikan kepada pimpinan sidang yang juga politikus Partai Gerindra, yaitu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS