Ketua DWP Perindo NTT Keluhkan Pelaksanaan Pemilu

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG – Partai Perindo NTT mengeluhkan tentang pelaksanaan Pemilu 2024.

Ketua DPW Perindo NTT Jonathan Nubatonis mengatakan, penyelenggara pemilu harusnya bersikap lebih netral dan menjaga marwah Pemilu. Gejolak di tengah masyarakat, kata dia, didapat Perindo NTT.

"Jadi ini barang ini diatur bagaimana. Sementara anggaran nya kalau tidak salah 67 triliun. Enaknya di penyelenggara tapi sengsara di rakyat," ujarnya, Kamis (29/2/2024).

Jonathan Nubatonis menyesal dengan ragam persoalan yang dialami dalam penyelenggaraan Pemilu kali ini. Tugas dan tanggungjawab dari pihak terkait justru terabaikan karena Pemilu yang menurut dia, tidak etis.

Penyelenggara sebagai institusi yang independen, harusnya tetap memegang itu. Baginya ini merupakan duka nasional. Sebab, anggaran yang besar justru tidak diimbangi dengan pelaksanaan di lapangan.

"Kita negara miskin. Hambur uang untuk pesta demokrasi ternyata penipuan demokrasi. Ini cukup disesalkan," kata Jonathan Nubatonis.

Dia mengungkit lagi asas Luber Jurdil dalam Pemilu. Pengawasan yang berlapis, baginya seperti tidak ada saling percaya antar sesama pengawas.

Di sisi lain, parpol harus harus menyediakan saksi untuk ditempatkan di tiap TPS.

Baca juga: Ketua DPW Perindo NTT Larang Keras Seluruh Caleg dan Kader Main Politik Uang

Secara logika, kata dia, merujuk ke asas Luber Jurdil, maka saksi mestinya tidak diperlukan. Karena, parpol justru sudah berkorban untuk kepentingan negara. Menurut dia, ini merupakan sebuah kegagalan pemilu.

Dia tidak mempersoalkan perolehan kursi yang didapat Perindo NTT. Menyibak sejarah Pemilu di NTT, Jonathan Nubatonis menyebut sewaktu mengikuti pemilu sejak 2004, kali ini Pemilu yang paling buruk.

Ia juga tidak menyalahkan instansi tertentu. Namun, manajamen dalam pelaksanaan Pemilu harusnya lebih bagus sebagai bentuk mewujudkan pilar demokrasi.

"Kita ingin dapatkan orang terbaik dengan moral dan punya tanggungjawab," kata dia.

Sejauh ini, Perindo NTT mengantongi 48 kursi dari seluruh kabupaten/kota. Hal itu menurut laporan internal dari proses rekapitulasi yang berlangsung.

Sementara di tingkat provinsi, ia mengaku belum mendapat konfirmasi karena harus menunggu rekapitulasi tingkat provinsi.