Total Anggaran Makan Siang Gratis Rp 400 Triliun Per Tahun, Ditargetkan Masuk RAPBN 2025

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Total anggaran makan siang gratis sebesar Rp 400 miliar per tahun. Untuk tahap pertama dianggarkan Rp 120 triliun. Ditargetkan masuk RAPBN 2025.

Anggaran makan siang gratis yang merupakan program unggulan pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu kini mulai dibahas pemerintahan Joko Widodo.

Rencana masuknya anggaran program makan siang gratis dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Jumat (23/2/2024). Ia mengatakan, alokasi anggaran tersebut secara bertahap akan mulai dimasukkan ke dalam RAPBN 2025.

Merujuk hitung cepat sejumlah lembaga, pasangan calon Prabowo-Gibran unggul di berbagai versi hitung cepat Pemilihan Umum 2024. Berdasarkan hasil hitung cepat Litbang Kompas, misalnya, Prabowo-Gibran meraih suara 58,47 persen, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 25,23 persen, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD 16,30 persen. Adapun rekapitulasi nasional oleh KPU dijadwalkan pada 22 Februari hingga 20 Maret.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran mengestimasi total keseluruhan anggaran untuk program tersebut mencapai Rp 400 triliun untuk satu tahun. Bantuan makan siang untuk perbaikan gizi itu akan dibagikan ke 80 juta penerima manfaat yang terdiri dari anak sekolah, anak balita, dan ibu hamil di seluruh Indonesia.

Menurut Airlangga, kebutuhan anggaran untuk program itu akan dibahas secara lebih detail dalam sidang kabinet yang digelar Senin (26/2/2024) ini. Namun, kemungkinan besar, alokasinya dilakukan secara bertahap. ”Anggarannya ada bertahap. Nanti hari Senin kami bahas. Ada skalanya. Sudah pasti masuk,” ujar Airlangga.

Secara terpisah, Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Drajad Wibowo mengatakan, program tersebut diharapkan sudah bisa dijalankan sesegera mungkin. Eksekusinya akan dimulai dari daerah 3T (termiskin, tertinggal, terluar). ”Kalau dimasukkan dalam RAPBN 2025, Januari 2025 sudah bisa kita kick off,” katanya.

Ia mengatakan, dalam proses penyusunan RAPBN 2025 yang merupakan APBN transisi dari pemerintahan Jokowi ke rezim berikutnya, Prabowo-Gibran akan ikut memberi masukan. Meskipun penyusunan RAPBN 2025 merupakan kewenangan pemerintah petahana, pihaknya ikut memberi masukan guna mengurangi potensi perubahan dalam postur fiskal di APBN-Perubahan (APBN-P) jika nantinya menjabat.

”Demi kesinambungan kebijakan, Prabowo-Gibran akan melanjutkan program Presiden Jokowi, dan jika dibutuhkan, TKN siap memberi masukan agar RAPBN 2025 juga akan mencerminkan program-program Prabowo-Gibran, seperti makan siang gratis, target penerimaan negara yang baru, dan sebagainya,” kata Drajad.

Saat dihubungi, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Abdurrohman menyebut, kepastian soal anggaran makan siang gratis dalam RAPBN 2025 baru akan dibahas dalam sidang kabinet di Istana Kepresidenan. ”Nanti ditunggu hari Senin saja sesuai yang sudah disampaikan Menko Perekonomian,” katanya.

Anggaran tahap pertama

Berdasarkan hitung-hitungan TKN, kebutuhan anggaran tahap pertama untuk program makan siang gratis itu ada di kisaran Rp 100-Rp 120 triliun. ”Tetapi, bisa saja kita memulai dengan budget yang jauh di bawah itu. Untuk tahun pertama ini tergantung ruang fiskal yang tersedia dalam RAPBN 2025 dan kesiapan mencari sumber penerimaan baru,” ujar Drajad Wibowo.

Di sisi lain, kesiapan lokal juga menjadi faktor yang harus diperhitungkan. Misalnya, mekanisme rantai pasok untuk pengadaan makan siang gratis, aksesibilitas daerah, kesiapan sekolah, dan faktor lainnya. ”Jangan sampai dana yang disiapkan sudah besar, tetapi tidak terserap dengan baik karena kesiapan di tingkat lokal belum dimatangkan,” kata Drajad.

Baca juga: Kabar Terbaru, Prabowo-Gibran Bakal Bentuk Kementerian Baru Fokus Urus Makan Siang Gratis

Proses pembahasan RAPBN 2025 saat ini masih dalam tahap paling awal, yaitu penyusunan kerangka kebijakan fiskal melalui dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Dokumen itu nantinya akan menjadi landasan dalam penyusunan RAPBN 2025.

KEM-PPKF adalah dokumen resmi negara yang berisi kajian komprehensif mengenai gambaran kondisi ekonomi dan fiskal selama satu tahun ke depan, lengkap dengan skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal yang perlu diambil. Penyusunan arah kebijakan fiskal itu akan mempertimbangkan proyeksi kondisi perekonomian dalam negeri dan global.