Delegasi Timor Leste Menawarkan Rekonsiliasi dan Pelatihan Perdamaian Oleh Kamboja

Dilansir dari situs resmi Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC), dewan peradilan ini dibentuk untuk mengadili para pemimpin senior Kampuchea Demokratik. Para pemimpin itu dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kejahatan yang terjadi sejak 17 April 1975 hingga 6 Januari 1979.

Dasar hukum pembentukan Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia adalah undang-undang yang disahkan pemerintah nasional Kamboja, untuk membentuk pengadilan khusus.

Dikutip dari situs Center for Justice and Accountability, sebelum undang-undang itu disahkan pada 1977, Pemerintah Kamboja meminta bantuan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Bantuan itu ditujukan untuk melakukan pengadilan bagi para pemimpin senior Khmer Merah, yang kemudian membentuk Kampuchea (Kamboja) Demokratik).

Pada 2001, Majelis Nasional Kamboja mengesahkan undang-undang yang membentuk pengadilan, guna mengadili kejahatan berat Khmer Merah pada 1975-1979.

Walau dibentuk untuk mengamankan rakyat Kamboja, pembentukan The Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, sempat menuai polemik.

Pembentukan dewan ini dianggap melanggar prinsip hukum internasional. Karena PBB sempat dituding mengintervensi Pemerintah Kamboja.

Menurut Mochamad Muafi dalam Efektivitas The Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia dalam Menyelesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat (2012), pembentukan dewan peradilan ini tidak melanggar hukum internasional. Sebab, mekansime pembentukannya disesuaikan dengan prosedur umum penyelesaian sengketa internasional.

Selain itu, pembentukan Extraordinary Chambers of Cambodia juga difungsikan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kamboja dalam melindungi rakyatnya.

Dewan peradilan ini dibentuk berdasarkan perjanjian yang dilakukan Pemerintah Kamboja dengan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), juga hukum kebiasaan internasional yang didasarkan pada asas jus cogens.

Adapun yang dimaksud jus cogens adalah asas dasar hukum internasional yang diakui komunitas internasional, sebagai norma yang tidak boleh dianggap dalam situasi apa pun.

Kesimpulannya, dasar hukum pembentukan Extraordinary Chambers of Cambodia adalah:

• Perjanjian Pemerintah Kamboja dengan PBB
• Hukum Kebiasaan Internasional yang menganut asas jus cogens
• Undang-undang yang dibentuk Pemerintah Kamboja.

(phnompenhpost.com/Kompas.com)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS