Pemimpin Wilayah Papua Nugini yang Dilanda Perang Antarsuku Meminta Bantuan Australia

Desakan PBB

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan langkah-langkah untuk mengatasi perang antarsuku di Papua Nugini pada hari Selasa, dan mendesak negara tersebut untuk secara memadai mengatasi meningkatnya kekerasan antarsuku di wilayah dataran tinggi.

Organisasi tersebut meminta pemerintah negara tersebut untuk terlibat dengan para pemimpin lokal untuk membangun perdamaian dan memajukan hak asasi manusia.

Juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia PBB Jeremy Laurence menyatakan, “Pemerintah harus segera mengambil tindakan untuk mengatasi akar penyebab kekerasan, dan berupaya mencapai pengakuan suku. Komunitas dataran tinggi, khususnya perempuan dan anak perempuan, harus dilindungi.”

Pernyataan PBB tersebut dikeluarkan dua hari setelah bentrokan meletus antara suku-suku yang bersaing di provinsi Enga, yang menewaskan puluhan orang.

Di Enga, provinsi yang kaya akan emas, sengketa pertanahan menjadi semakin mematikan karena meningkatnya ketersediaan senjata api secara signifikan.

PBB mendesak Papua Nugini untuk “memastikan penyerahan semua senjata, khususnya senjata api yang diproduksi secara massal,” untuk mengatasi meningkatnya kekerasan.

Menanggapi pembantaian tersebut, Perdana Menteri Papua Nugini James Marape mengatakan pemerintahnya akan memberikan kewenangan penangkapan kepada militernya.

Ia lebih lanjut mendesak suku-suku tersebut untuk menangani perselisihan mereka dengan cara tanpa kekerasan, dengan menyatakan “terlibat dalam perkelahian suku tidak ada gunanya.”

Konflik internal di negara kepulauan ini semakin diawasi dalam beberapa tahun terakhir karena kekuatan global seperti Amerika Serikat dan Tiongkok semakin tertarik untuk membangun hubungan dengan Papua Nugini.

Amerika Serikat dan sekutunya, Australia, mulai meningkatkan upaya untuk mengembangkan hubungan dengan negara tersebut sebagai respons terhadap semakin besarnya pengaruh Tiongkok di Pasifik Selatan.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menawarkan bantuan kepada negaranya pada hari Senin, dengan menyatakan bahwa pemerintahnya “memberikan dukungan yang besar, khususnya untuk pelatihan petugas polisi dan keamanan di Papua Nugini.”

Kedua negara menandatangani pakta keamanan pada bulan Desember di mana Australia setuju untuk membantu meningkatkan jumlah polisi di Papua Nugini dari 6.000 menjadi 26.000 personel. Papua Nugini juga merupakan penerima bantuan luar negeri Australia terbesar.

(malaymail.com/afp/jurist.org)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS