Peringatan Dini BMKG: NTT Waspada Kekeringan Akibat Kekurangan Hujan Selama 94 Hari Tahun Ini

POS-KUPANG.COM - Ini Peringatan Dini BMKG terkait Cuaca NTT. Waspada kekeringan!

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika ( BMKG ) melaporkan NTT akan mengalami kekurangan hujan selama 94 hari tahun ini. 

Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan di Jakarta, Kamis 14 Agustus 2025, melaporkan daerah di NTT yang mengalami kekeringan tanpa hujan 94-66 hari itu meliputi Kabupaten Rote Ndao (Pantai Baru, Rote Timur, Rote Tengah), Kota Kupang (Maulafa), Kabupaten Kupang (Amfoang Selatan), Kabupaten Belu (Atambua, Tasifeto Timur), Kabupaten Sumba Timur (Haharu, Pandawai, Kambers), serta Kabupaten Sabu Raijua (Sabu Barat).

Sementara di NTB, wilayah terdampak kekurangan hujan selama 77-75 hari terakhir meliputi Kabupaten Sumbawa (Kecamatan Lape, Rhee) dan Kabupaten Bima (Wera).

Baca juga: Waspada Kekeringan,BMKG Sebut NTT dan NTB Alami Hari Kurang Hujan Terpanjang Tahun Ini,Ini Dampaknya

“Data ini berasal dari monitoring hari tanpa hujan di 4.555 pos pengamatan hujan di seluruh Indonesia,” kata Ardhasena.

BMKG mencatat secara umum sekitar 57 persen Zona Musim (ZOM) di Indonesia telah memasuki fase kemarau.

Dari hasil pemantauan tim klimatologi BMKG per 10 Agustus terdapat 16 lokasi (0,35 persen) dengan kategori ekstrem panjang, 239 lokasi (5,35 persen) kategori sangat panjang, 91 lokasi (2,0 persen) panjang, 159 lokasi (3,49 persen) menengah, 431 lokasi (9,46 persen) pendek, sementara sebanyak 1.764 lokasi (38,73 persen) sangat pendek.

Atas kondisi tersebut, lanjutnya, BMKG mengingatkan otoritas sektor pertanian dan pengelolaan sumber daya air mengantisipasi risiko kekeringan, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kantong-kantong kemarau.

Baca juga: Balada Kekeringan di Mautenda Ende, Warga Terpaksa Cari Air di Kubangan Kali Loworea

BMKG akan terus memperbarui data perkembangan musim kemarau hingga transisi kembali ke musim hujan yang diperkirakan berlangsung pada September melalui portal resmi, media sosial, dan sistem peringatan dini mereka.

Pemerintah kabupaten/kota melalui kedinasan teknis diminta untuk mengintegrasikan informasi prakiraan dasarian, potensi banjir, hari tanpa hujan dan peringatan dini cuaca - iklim BMKG itu ke dalam rencana operasi lintas sektor demi mengurangi dampak yang dirasakan masyarakat.(Ant/*)

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS