Pilpres 2024

Relawan Ganjar-Mahfud Desak KPU Segera Gelar Ulang Pilpres 2024, Ini Alasannya

Para relawan pendukung Ganjar Pranowo – Mahfud MD mendesak Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI menggelar ulang Pilpres 2024.

Penulis: Frans Krowin | Editor: Frans Krowin
ISTIMEWA/POS-KUPANG.COM
GELAR ULANG PILPRES – Para pendukung Ganjar-Mahfud mendesak KPU RI segera menggelar ulang Pilpres 2024. Pasalnya, pelaksanaan pilpres2024 baru-baru ini penuh dengan kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sisteatis dan massif di seluruh Indonesia. 

POS-KUPANG.COM – Para relawan pendukung Ganjar PranowoMahfud MD mendesak Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI menggelar ulang Pilpres 2024. Pasalnya, pemilihan umum yang diselenggarakan baru-baru ini penuh dengan kecurangan, penuh dengan pelanggaran-pelanggaran.

Bahkan para pendukung kandidat yang diusung oleh PDI Perjuangan bersama partai koalisinya itu juga mendesak agar semua komisioner KPU RI saat ini diganti karena tak becur mengurus Pemilu 2024 yang dilakukan serentak bersama Pilpres 2024.

Sebelumnya, para relawan ini juga menolak hasil Pilpres 2024   karena hasil yang diperoleh saat ini merupakan buah dari kecurangan. Bahkan kecurangan itu terjadi secara sistematis, terstruktur dan massif.

"Kami desak KPU segera laksanakan ulang pemilihan umum secara jurdil, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024-2029. Kami juga mendesak segera  ganti komisioner KPU dan Bawaslu yang ada saat ini."

Pernyataan itu dilontarkan Perwakilan Relawan, Haposan Situmorang, dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Sabtu 18 Februari 2024.

Haposan membeberkan, bahwa kecurangan itu sejatinya sudah terjadi sejak Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah syarat usia pencalonan presiden yang membuat Gibran Rakabuming Raka dapat berlaga di Pilpres 2024

Ia juga menyinggung sikap KPU yang menerima pendaftaran Gibran meski belum ada revisi aturan setelah MK mengubah syarat pencalonan presiden dan wakil presiden.

"Hal ini terbukti keputusan DKPP dalam keputusanya komisioner KPU dinyatakan bersalah, ini sifatnya final and binding," kata Haposan.

Selain pencalonan Gibran, para relawan juga menilai Presiden Joko Widodo cawe-cawe dalam urusan Pilpres 2024 dengan mengerahkan aparat dan bantuan sosial untuk memenangkan kandidat tertentu.

Haposan juga menyinggung dugaan penggunaan hukum sebagai instrumen politik untuk menyandera tokoh-tokoh politik demi mendukung slah satu pasangan.

"Dugaan kuat kecurangan dalam pelaksanaan pemilu yang dilakukan secara terstruktur, masif dan sistematis yang mendatangkan keuntungan bagi paslon tertentu secara sungguh-sungguh telah mengkhianati demokrasi dan konstitusi," kata dia. 

Baca juga: Tak Percaya Jagoannya Kalah Pilpres 2024, Pendukung Ganjar-Mahfud Geruduk Bawaslu RI

Baca juga: Sebelum Temui Presiden Jokowi di Istana Negara, Surya Paloh Terima Anies Baswedan   

Seperti diketahui, hasil hitung cepat sejumlah lembaga menunjukkan bahwa pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dan berpotensi menang satu putaran. Berdasarkan hitung cepat Litbang Kompas per Sabtu 17 Februari 2024 siang dengan data masuk 99,80 persen, Prabowo-Gibran memperoleh 58,48 persen suara.

Sementara itu, pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, mendulang 25,21 persen suara. Lalu, pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapatkan 16,31 persen suara. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS

Sumber: Pos Kupang
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved