PDIP Jadi Oposisi Kalau Prabowo-Gibran Jadi Presiden-Cawapres Terpilih, Begini Kata Nusron Wahid

POS-KUPANG.COM – PDI Perjuangan memastikan diri menjadi oposisi kalau pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka tampil menjadi presiden dan wakil presiden terpilih hasil pemungutan suara pada Pemilu 2024 dan Pilpres 2024, Rabu 14 Februari 2024.

“PDI Perjuangan siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen. PDI Perjuangan  akan menjalankan tugas check and balance demi kualitas demokrasi Indonesia.”

Hal tersebut disampaikan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dalam tayangan Satu Meja di Kompas TV, sebagaimana dilansir Pos-Kupang.Com Jumat 16 Februari 2024.

Terhadap sikap Partai Banteng Moncong Putih tersebut, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran pun menyambut dengan lapang dada.

Untuk diketahui, berdasarkan hasil quick count sejumlah lembaga survey termasuk Litbang Kompas, terungkap bahwa pasangan calon Prabowo-Gibran unggul sementara dengan perolehan suara yang cukup signifikan.

Hal ini diperkuat dengan hasil real count KPU RI dimana data perolehan suara yang sudah ditabulasikan hampir 50 persen. Dari data tersebut, terungkap bahwa Prabowo-Gibran yang diusung Koalisi Indonesia Maju, unggul sementara dengan angka 56 persen lebih.

Sementara menyangkut sikap PDIP menjadi oposisi bila Prabowo-Gibran menjadi presiden dan wapres terpilih, Nusron Wahid angkat bicara. Nusron yang juga Sekretaris TKN Prabowo-Gibran itu mengatakan, rencana menjadi oposisi merupakan tugas mulia untuk bangsa dan negara.

"Menjadi opisisi dalam sebuah negara, itu hal yang tidak haram. Itu tugas yang mulia," kata Nusron saat dikonfirmasi awak media, Jumat 16 Februari 2024.

Ia berharap agar sebagai partai oposisi, PDI Perjuangan diharapkan dapat memainkan peran yang maksimal sebagai fungsi check dan balance terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menegaskan, pihaknya siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen, untuk menjalankan tugas check and balance.

Dikatakannya, sikap ini pernah dilakukan dalam periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, dimana kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance.

Berada di luar pemerintahan, kata dia, adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDI Perjuangan pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, lalu.

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto dalam tayangan Satu Meja di Kompas TV, pada Rabu 14 Februari 2024 malam.

Lebih lanjut, politisi asal Yogyakarta ini menyebutkan, bahwa pada Pemilu 2009 terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga wakil rakyat di DPR membentuk hak angket.

Maka dari itu, lanjutnya, muncul suatu kesadaran perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih meskipun hal itu terjadi lagi saat Pemilu 2024.