Pilpres 2024

Anies Baswedan Buka Diri, Kini Ajak Ganjar-Mahfud Bersatu Gugat Kecurangan Pilpres 2024

Anies Baswedan bersama timnya kini mulai membuka diri, mengajak pasangan Ganjar Pranowo – Mahfud MD untuk bersatu menggugat hasil Pilpres 2024.

Penulis: Frans Krowin | Editor: Frans Krowin
ISTIMEWA/POS-KUPANG.COM
BUKA DIRI – Timnas Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar kini mulai membuka diri dan mengajak pasangan calon Ganjar Pranowo – Mahfud MD sama-sama mengambil langkah hokum untuk menggugat kecurangan dalam Pilpres 2024. 

POS-KUPANG.COM – Anies Baswedan bersama timnya kini mulai membuka diri, mengajak pasangan Ganjar PranowoMahfud MD untuk bersatu agar sama-sama mengambil langkah hukum menggugat hasil Pilpres 2024.

Ajakan bergabung itu disampaikan Ari Yusuf Amir, Ketua Tim Hukum Nasional Timnas Anies-Muhaimin ketika ditemui awak media Kamis 15 Februari 2024.  Saat itu ia sedang berada di Rumah Pemenangan Timnas Anies-Muhaimin, Jalan Brawijaya X, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dikatakannya, untuk hal tersebut  pihaknya telah berkomunikasi dengan TPN Ganjar Mahfud. Bahkan sudah beberapa kali bertemu dan membahas gugatan tersebut. Dalam setiap pertemuan TPN Ganjar-Mahfud menyambut baik langkah tersebut.

"Kami memang membuka diri. Sebab kita punya kepentingan yang sama untuk tegakan hukum dan demokrasi. Kita sudah buka diri dan itu akan kita tindaklanjuti," kata Ari.

Meski ke depan gugatannya memiliki legal standing masing-masing, tapi opsi kerja sama akan terus dijalankan. "Kerja sama itu bagus. Artinya kita punya kepentingan yang sama untuk kepentingan hukum dan demokrasi,"ujarnya.Dikatakannya, kecurangan pemilu yang terjadi saat ini bukan lagi sebuah indikasi, tapi memang terjadi dan bukti masih dikumpulkan untuk dilakukan gugatan.

"Curang yang ini bukan indikasi, tetapi memang sudah (terjadi), sudah ada kecurangan," tandasnya.

Hal senada disampaikan Sudirman Said, Co-Captain Tim Nasional Anies-Muhaimin. Dia mengatakan, hanya pihak yang memegang kekuasaan,  yang melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

 

Dikatakannya, meski tahu bahwa mereka akan menghadapi penguasa namun Timnas Anies-Muhaimin merasa tak gentar.

"Kalau tidak siap, kita tidak ikut pemilu, kita sudah siap (untuk membuktikan) itu. Dan kami mengajak masyarakat untuk selamatkan negara ini dari tangan-tangan dan pikiran yang melampaui batas," ujar Sudirman saat konferensi pers di Rumah Pemenangan Timnas Amin, Brawijaya X, Jakarta Selatan, Kamis 15 Februari 2024.

Ketua Dewan Pakar Tim Hukum Nasional (THN) Anies-Muhaimin, Hamdan Zoelva mengaku telah menemukan indikasi kecurangan yang terjadi secara sistematis dalam pilpres 2024.

"Karena kami menemukan indikasi bahwa ada satu benang merah antara sebelum hari H pencoblosan, saat hari H pencoblosan dengan setelah pencoblosan, pelanggaran-pelanggaran itu terjadi secara sistematis," kata dia.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengatakan, Tim Hukum Anies-Muhaimin sedang mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan pelanggaran.

Dia juga sempat menyinggung soal film "Dirty Vote" yang berisi tentang kecurangan pemilu yang sistematis.

"Sekarang kita hendak membuktikan dan bukti-bukti awal bahwa implementasi dari desain itu mulai nampak satu persatu dan ini sedang kami kumpulkan di seluruh Indonesia," kata Hamdan.

Pemilu Paling Gila

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) memastikan bahwa akan ada langkah hukum gugatan hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan fakta dan laporan yang diterima atas jalannya proses Pemilu 2024 ini.

Menurut OSO, pemilu kali ini adalah pemilu gila karena terlalu banyak undang-undang atau konstitusi yang dilanggar penguasa dan pelaksana pemilu.

Hal itu diungkapkan OSO, usai bertemu dengan Ketum Parpol pengusung Ganjar-Mahfud di Gedung High End, Jakarta Pusat, Kamis 15 Februari 2024, bersama TPN Ganjar-Mahfud seperti ditayangkan Kompas TV.

Hadir dalam pertemuan itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

"Ada banyak undang-undang yang dilanggar. Nanti undang-undang yang dilanggar itu akan muncul dalam beberapa hari ini. Undang-undang loh. Kalau pelanggaran UU, itu pasti pelanggaran terhadap Republik Indonesia, dan itu bahaya," kata OSO.

Menurut OSO dirinya tidak mau berandai-andai soal apa saja yang dilanggar dan menunggu hasil tim hukum yang akan dibentuk nanti.

Kita gak mau berandai-andai ada pasal-pasal di situ, jelas yang dilanggar.

"Kedua, semua TPS itu maksimum 300 suara. Ini kok ada laporan seolah-olah paslon mendapatkan 700 suara, 800 suara. Ini gila sudah. Ini Pemilu gila ini," katanya.

OSO menjelaskan, pihaknya akan berpihak pada rakyat dan tidak mau rakyat dibohongi.

"Kita gak mau rakyat dibohongi seperti itu. Nanti adik-adik ini nanti akan mengungkapkan itu semua. Dan nanti rakyat terbuka matanya. Loh kok begini ya," ujar OSO.

Menurut OSO ada daerah-daerah melapor tidak merasa memilih salah satu paslon namun yang menang di sana adalah paslon tersebut.

"Kotak yang mana yang dibawa katanya. Wah ini luar biasa. Rakyat harus berani mengungkapkan kebenaran bukan pembenaran. Jadi kita ini berkumpul untuk melakukan kebenaran," kata dia.

"Kebenaran tentang kebijakan pelaksanaan pemilu ini secara jujur dan adil bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Ini rakyat yang ditipu nanti," katanya.

Karenanya OSO memastikan pihaknya akan mengambil langkah hukum gugatan ke MK.

"Langkah yang diambil, hukum. Itu pasti. Karena negara kita negara hukum. Kalau merasa kuat mengatur hukum silahkan. Tapi kan rakyat sudah tahu. Kalau berlaku salah, tindakannya salah, rakyat tahu o ini hukum sudah gak bener gitu," ujarnya.

Soal pernyataan paslon Prabowo-Gibran yang sudah merasa menang satu putaran dan ingin merangkul semua pihak, OSO mengatakan merangkul tapi tidak membodohi.

"Duduh duh, yang dirangkul itu jangan digoblokin. Jadi boleh aja merangkul, tapi memberikan satu kenyataan yang benar. Merangku untuk menyadarkan masyarakat berpihak pada rakyat. Merangkul masyarakat untuk membagun demokrasi yang benar-benar demokratis," kata dia.

Menurutnya langkah hukum yang akan diambil pihaknya diharapkan pelaksana hukum tegak lurus.

"Ini hukum dunia loh, kalau pelaksananya, dia menyimpang dari itu, di akhirat dia mampus saja," ujarnya.

Terkait soal legitimasi hasil Pilpres 2024, menurut OSO akan ditentukan oleh hukum.

"Legitimed atau tidak, hukum yang menentukan," ujarnya.

Sementara calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengaku belum menjalin komunikasi dengan calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka setelah hasil hitung cepat atau quick count sementara di beberapa survei nasional keluar pasca-pencoblosan.

Hal itu diungkaokan Ganjar saat ditanya soal Gibran yang ingin sowan ke paslon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Belum, belum ngontak," kata Ganjar saat ditemui di Gedung High End, Jakarta Pusat, Kamis 15 Februari 2024.

Seperti diketahui kubu paslon nomor urut 2 mengklaim menang satu putaran Pilpres 2024 merujuk hasil hitung cepat sementara.

Ditanya hal tersebut, Ganjar mengaku enggan terburu-buru. "Ya kita belum. Kita tunggu dulu (hasil resmi Pemilu)," ujar Ganjar.

Baca juga: TKN Prabowo-Gibran Sangat Yakin Hasil Pilpres 2024: 100 Persen Rakyat Sudah Menang

Baca juga: Meski Hasil Pilpres Belum Diumumkan KPU Tapi Prabowo Kini Mulai Datangi Rumah Para Penjasa

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka mengaku ingin sowan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud MD.

Pasangan Prabowo-Gibran diketahui sudah unggul jauh dari Anies dan Ganjar versi quick count atau hitung cepat sejumlah lembaga survei.

Hal tersebut disampaikan Gibran dalam pidatonya di Istora Senayan, Jakarta, Rabu 14 Februari 2024 malam.

"Saya juga secara pribadi ingin segera sowan ke paslon nomor 1, paslon nomor 3," ujar Gibran. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS\

Sumber: Pos Kupang
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved