Efek Jokowi Buat Pilihan Rakyat Terhadap Partai Politik dan Capres Tidak Linear 

Terkait rumitnya sistem pemilihan umum di Indonesia Urbanus menjelaskan, dalam konteks electoral system, ada rakyat sebagai pemilik kedaulatan kemudian sistem yang dilihat sebagai aturan yang menjadi piranti untuk mengawal aktivitas ini. Pada level berikutnya adalah para aktor yang ikut kontestasi. 

"Rumitnya itu dalam konteks sistem ini. Sistem pemilihan umum kita, sistem pemilu ya di dunia pasti hanya distrik dan proporsional. Tapi proporsional ini kita jalankan Indonesia dengan menggabungkan pemilihan legislatif dan eksekutif. Rumit yang pertama yang dikenal oleh publik selama ini dalam kaitan dengan pengenalan para kontestan," ujarnya.

Indonesia pernah menyelenggarakan pemilu dengan tiga partai politik. Setiap partai diberikan kesempatan kampanye lewat televisi Republik Indonesia waktu itu.

"Sekarang hanya pilpresnya yang diberi ruang partainya di mana. Partai ini bagian dari elemen kunci demokrasi dia tidak ada ruang untuk menyampaikan misi visi dan programnya kepada publik sementara pilpresnya jalan," katanya.

"Pada posisi ini kita perlu lihat bahwa mekanisme yang kita lihat sebagai bagian dari salah satu elemen pemilu yaitu regulasinya ini kurang memberi ruang secara terbuka dan proporsional kepada semua kontestan yang ikut dalam pemilihan umum. Kita hanya lihat ada debat lima kali, kita hanya lihat pilpres. Belum pernah kita lihat jurkam-jurkam partai politik tingkat nasional untuk memaparkan visi misinya. Ini di tingkat elektoralnya. Kemudian di tingkat penyelenggaranya juga kita lihat bahwa ini rumit. Kerumitan itu mulai dari KPU Pusat dia terstruktur tapi pada tingkat bawah kita mengamati bahwa aktivitas tertentu sudah jalan proses rekrutnya juga masih jalan. KPU harusnya sementara akan menyelesaikan masa tugasnya, pemilihan umum akan berjalan tinggal satu atau dua minggu, diganti penyelenggaranya. Ini juga proses yang rumit berkaitan dengan itu," jelas Urbanus. 

Pada elemen yang pertama, lanjut dia, publik atau rakyat pemilih sangat suka mengikuti pemilihan umum tergantung pada bagaimana mereka mendapatkan sosialisasi dari para kontestan yang terlibat dalam pemilihan umum. Dalam hal ini rakyat juga harus diberi ruang untuk mengenal semua kandidat terutama partai-partai politik karena partai ini menjadi negara kesatuan. 

"Kita hanya mengenal di Papua dan Aceh saja yang ada partai lokal maka partai nasional ini harus diperkenalkan di seluruh masyarakat supaya masyarakat sebagai pemilih ini tahu oh saya tahu partai ini ketuanya ini. Mereka tidak pernah paham dengan itu mereka hanya tahu adalah caleg siapa yang datang di rumahnya dan memberi menyampaikan apa menitipkan tanda gambar atau apalah dan dia tidak paham partai politik secara baik dan kedaulatan yang akan dia berikan ini ter-cover pada komunikasi yang dilakukan dan contact person yang dia alami karena ruang komunikasi politiknya juga terbatas," kata Urbanus.

"Saya melihat bahwa dalam konteks ini kita sedang berada pada pertumbuhan dan perkembangan demokrasi menuju pada kematangan. Nah antusiasme kemarin itu saya kira sangat dipengaruhi oleh pilpres karena masyarakat tahu bahwa ini pemilihan presiden tanpa incumbent," tuturnya.

"Presiden baru dan ini punya daya tarik sendiri untuk masyarakat kita lalu cukup gencar juga di media kemudian di medsos cukup membangun masyarakat ini terpicu minatnya untuk pemilu tapi dia lebih fokus pada pilpres sehingga ketika kemarin itu orang menghitung suara di tahapan pertama itu pilpres selesai tenda juga cukup sepi. Yang lebih banyak tinggal itu para saksi dan penyelenggara. Ini yang kami amati dalam proses pemilihan kemarin di sekitar Kota Kupang, di Sikumana, di Liliba dan Oeba kemarin saya sempat jalan-jalan," ujarnya. (uzu)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS