Bawaslu Manggarai Barat Buka Posko Pengaduan 24 Jam, "Serangan Fajar" Diminta Melapor

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Berto Kalu

POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Manggarai Barat membuka posko pengaduan selama 24 jam di kantor Bawaslu setempat selama masa tenang kampanye. 

Koordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Manggarai Barat Frumensius Menti mengatakan, masyarakat bisa melapor jika ada dugaan pelanggaran selama masa tenang, salah satunya "serangan fajar", atau politik uang. 

"Loket penerimaan laporan dibuka satu kali 24 jam, kami memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran selama masa tenang, entah politik uang, intimidasi dan pelanggaran lainnya," jelasnya, Selasa 13 Februari 2024.

Bawaslu, lanjut Frumen, meminta peran serta masyarakat untuk melaporkan kepada Bawaslu atau Panwascam apabila melihat dan mendengar ada dugaan pelanggaran selama masa tenang maupun saat pencoblosan, Rabu 14 Februari 2024 besok. 

"Tentunya laporan masyarakat itu sangat penting bagi kami dan disertai dengan bukti dokumentasi bahwa memang terjadi pelanggaran, sehingga kami akan menindaklanjuti," ujarnya. 

Frumen mengaku sejauh ini belum ada laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran sejak posko pengaduan dibuka, Minggu 11 Februari. "Belum ada temuan pelanggaran," katanya. 

Kendati demikian Frumen mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi dan melaporkan bila melihat terjadi pelanggaran selama Pemilu 2024.

Selama masa tenang, Bawaslu Manggarai Barat bersama TNI-Polri dan Satpol PP sudah melakukan penertiban dan pembersihan alat peraga kampanye (APK) yang tersebar di tepi jalan, kendaraan umum hingga papan reklame baik di Labuan Bajo maupun desa-desa di Manggarai Barat. 

Bawaslu Manggarai Barat juga melakukan pengawasan distribusi logistik Pemilu 2024 hingga ke TPS. Ini dilakukan untuk memastikan seluruh kebutuhan saat pemungutan suara dalam kondisi aman dan terjaga. Pengawasan itu melibatkan  petugas panwas kecamatan, kelurahan, dan pengawas TPS. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS