Seruan Wapres Soal Pemilu 2024: Jangan Golput, Jangan Mudah Diiming-Iming Uang

POS-KUPANG.COM – Pemilu 2024 tinggal sehari lagi. Untuk itu, para pemilih diminta untuk menunaikan hak suaranya dengan baik. Jangan golput, jangan mudah diiming-iming dengan uang atau pun hadiah, jangan mudah terprovokasi..

Kualitas demokrasi, sangat ditentukan oleh partisipasi aktif masyarakat pemilih dengan kesadaran tinggi untuk mengikuti pemilu. Pemilu yang bermartabat itu pemilu yang berjalan lancar, aman, tertib, jujur dan adil jauh dari bujuk rayu, iming-iming uang dan lainnya.

Seruan itu dikemukakan Wakil Presiden Maruf Amin melalui juru bicaranya, Masduki Baidlowi, Minggu 11 Februari 2024. Masduki merupakan Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi Wapres RI.

“Jadi, pemilu itu bukan sekadar aman dan damai, tapi juga demokratis, jujur dan adil,” ujar Masduki Baidlowi yang juga Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Dewan Pimpinan MUI ( Majelis Ulama Indonesia ).

Dikatakannya, Pemilu 2024 harus berjalan jujur dan adil. Dengan begitu, pelaksanaan agenda politik lima tahunan tersebut menjadi legitimed.

” Wapres sudah menyampaikan kalau kita sudah pada tahapan akhir pemilu. Jadi pemilu itu bukan sekadar aman dan damai, tapi juga demokratis, jujur dan adil," ujarnya lagi.

Wapres berharap penyelenggara pemilu dari tingkat pusat hingga petugas tempat pemungutan suara dapat bekerja profesional dan penuh amanah pada hari pemungutan dan penghitungan suara.

Maruf menekankan, pemilu yang bermartabat akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara.

"Ini baik bagi masa depan demokrasi Indonesia," ujar Masduki.

Di samping itu, Maruf Amin juga menyerukan agar masyarakat berbondong-bondong menuju TPS pada hari Rabu nanti untuk memberikan hak suara sesuai hati nurani masing-masing.

"Sebagai warga negara yang baik hendaknya jangan golput. Juga jangan mau diintervensi oleh siapapun, dengan iming-iming uang atau apapun.

Teguhlah dengan pendirian. Wapres ingin partisipasi pemilih meningkat," kata Masduki.

Pada masa tenang ini masyarakat dan seluruh elemen bangsa diimbau untuk bergotong royong menciptakan suasana yang aman dan kondusif.

"Di masa tenang ini, Wapres berharap masyarakat bekerja menjalankan akvifitas seperti biasa sambil mempersiapkan diri untuk hari pemungutan suara nanti," kata Masduki.

Dugaan Kecurangan Pemilu

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Imparsial, PBHI, KontraS, YLBHI, Amnesty, WALHI, Perludem, Migrant Care, ICW, SETARA Institute, dan lain-lain mengungkapkan sejumlah kasus kecurangan pemilu yang mereka temukan.

Direktur Imparsial Ghufron Mabruri mengatakan, kecurangan Pemilu 2024 mencakup penyalahgunaan kekuasaan negara di berbagai level, mulai dari pejabatnya, anggaran, kewenangan, hingga pengaruh.

Menurutnya, penyalahgunaan kekuasaan negara itu dilakukan demi kepentingan kampanye dan pemenangan kandidat tertentu.

"Dari kasus-kasus yang dikumpulkan oleh kawan-kawan, tercatat ada 121 kasus dengan 31 kategori tindakan penyimpangan aparatur negara di berbagai level dan tingkatan pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia," ujar Ghufron dalam jumpa pers di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu 11 Februari 2024.

Akan tetapi, kata dia, bisa saja 121 kasus yang dicatat oleh Koalisi Masyarakat Sipil hanyalah puncak gunung es saja.

Dia menduga sebenarnya kasus kecurangan yang terjadi selama Pemilu 2024 lebih banyak dari yang mereka temukan.

"Jadi ada kita kumpulkan, dokumentasikan 121 kasus penyimpangan aparatur negara di berbagai level, mulai dari presiden sampai kepala desa terkait dengan untuk kepentingan kampanye dan pemenangan kontestan dalam pemilu," jelas Ghufron.

Dirty vote

Dalam beberapa hari terakhir juga beredar film berjudul Dirty Vote.

Film Dirty Vote beredar luas melalui berbagai platform media sosial.

Film berdurasi sekira dua jam ini disutradarai oleh oleh Dandhy Dwi Laksono dan diluncurkan pada 11 Februari lalul.

Film dokumenter ini mengungkapkan masifnya kecurangan yang terjadi di Pemilu 2024 yang dilakukan oleh penguasa.

Tiga pakar hukum tata negara menjadi narasumber yakni Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar.

Aktivis Anti Korupsi Todung Mulya Lubis mengapresiasi peluncuran film ‘Dirty Vote’ yang memberikan gambaran kepada masyarakat terkait potensi pelanggaran pada Pemilu 2024.

Todung mengingatkan, agar jangan sampai ada pihak yang terlalu ‘bawa perasaan’ atau ‘baperan’ dengan kritikan.

Baca juga: TNI Bantu Disteribusi Logistik Pemilu Gunakan Kapal Perang

Jangan baperan

“Banyak orang baperan kalau dikritik. Sikap ini berbahaya. Kalau tidak setuju dengan film itu, bantah saja dengan membuat film lain atau dengan argumen yang baik.

Kritik harus dibalas dengan kritik. Jangan kemudian melaporkannya ke polisi, karena kriminalisasi hanya akan membunuh demokrasi, menghambat kreativitas dan mematikan industri kreatif,” tegas Todung dalam konferensi pers di Media Center TPN di Cemara, Jakarta, 11 Februari 2024. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS