KPU: 10-12 Februari Distribusi Logistik Pemilu 2024 Bergerak Secara Simultan

Menurut dia, KPU perlu membuat mitigasi risiko jika terjadi masalah-masalah di atas. Mitigasi itu penting agar suara pemilih tetap bisa disalurkan.

Selain ketersediaan surat suara, Ihsan juga menyebut yang juga perlu diantisipasi KPU adalah TPS yang menampung pemilih yang berpotensi akan banyak. KPU perlu memitigasi penanganan TPS-TPS yang diproyeksikan terdapat penumpukan pemilih.

”KPU juga perlu menginformasikan pemilih bahwa pemilih harus hadir ke TPS pada waktu yang tepat agar tidak terjadi penumpukan, khususnya sesaat TPS akan ditutup,” ujar Ihsan.

Sebelumnya, Bawaslu merilis ada 18.656 TPS masuk kategori rawan karena potensi Daftar Pemilih Khusus (DPK). Tingginya DPK ini membuat Bawaslu mengingatkan kepada KPU tentang ketersediaan surat suara. Sebab, sesuai aturan cadangan surat suara hanya 2 persen dari DPT di TPS.

Menanggapi tingginya animo pemilih itu, Hasyim menuturkan, KPU menyambut baik dan bergembira tentang partisipasi pemilih yang tinggi. Di setiap TPS, jumlah surat suara yang diproduksi adalah sesuai data DPT ditambah cadangan 2 persen dari DPT. Penggunaan surat suara diprioritaskan bagi DPT karena surat suara diproduksi berdasarkan DPT.

”Kalau ada pemilih yang statusnya pemilih pindahan dari TPS satu ke TPS tujuan maka akan dilayani sepanjang surat suara masih tersedia di TPS itu," tegasnya.

Khusus untuk kategori pemilih DPK, memang jumlahnya sulit diprediksi karena belum terdaftar di DPT. KPU sudah membuat bimbingan teknis kepada KPU provinsi, kabupaten/kota, agar pemilih DPK menggunakan hak pilihnya sesuai dengan alamat yang tertera di KTP. Mereka hanya bisa dilayani satu jam menjelang TPS ditutup, yaitu pukul 12.00-13.00, dan dengan catatan surat suara masih tersedia.

”Untuk DPK, jika dia datang ke TPS 1 surat suara tidak tersedia, dia masih bisa dipindahkan ke TPS lain sepanjang masih dalam wilayah desa atau kelurahan sebagaimana tertera di alamat KTP yang bersangkutan,” tegasnya.

Kecukupan surat suara

Wapres Ma'ruf Amin mengharapkan cadangan surat suara cukup di TPS. KPU diminta mengantisipasi hal ini, terutama di daerah-daerah yang diperkirakan akan terjadi lonjakan pemilih.

”Oleh karena itu, perlu disiapkan, selain dari 2 persen yang sudah ada, untuk daerah-daerah tertentu mungkin disiapkan lebih besar lagi supaya jangan sampai nanti terjadi kekurangan surat suara,” kata Wapres Amin.

Untuk DPK, jika dia datang ke TPS 1 surat suara tidak tersedia, dia masih bisa dipindahkan ke TPS lain sepanjang masih dalam wilayah desa atau kelurahan sebagaimana tertera di alamat KTP yang bersangkutan.

Selain itu, Wapres Amin, juga mengimbau agar jangan sampai karena ada pemilu kemudian terjadi permusuhan. ”Justru kita ingin pemilu itu akan menambah kebaikan, memperbaiki keadaan. Jangan sampai pemilu justru menimbulkan masalah yang membawa kemunduran kita karena adanya permusuhan antara satu dengan yang lain,” katanya.

Menurut Wapres Amin semua pihak harus menjaga supaya pemilu berjalan dengan baik, jujur, dan adil. ”Dan di TPS-TPS, kan, sudah ada pelaksana, ada juga saksi-saksi. Dan semua ikut mengawasi, saya kira. Mudah-mudahan tidak terjadi ketidakjujuran. Harapan kita semua begitu supaya pemilu ini berjalan dengan lancar,” ujarnya.

Wapres Amin menuturkan, dirinya pada hari pencoblosan, Rabu (14/2/2024) nanti akan mencoblos di TPS sekitar tempat tinggalnya, yakni di Cimanggis, Depok, Provinsi Jawa Barat.

(kompas.id)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS