Siap-siap, Perang AS vs China Bisa Meletus Tahun 2025, Kata Jenderal Mike Minihan

”Ini hanya benar-benar soal pelayaran dan operasi yang jelas kami lakukan bersama para sekutu dan mitra kami di area ini, serta memastikan kepada mereka terciptanya perdagangan yang bebas dan terbuka di Indo-Pasifik,” ucap Sweeney.

Kehadiran AS di Laut China Selatan, wilayah perairan yang ditaksir menghasilkan nilai perdagangan tahunan sekitar 3,4 triliun dollar AS, disambut oleh para sekutu AS, seperti Jepang, Korea Selatan, Filipina, dan Australia. Namun, China menyebut kehadiran AS sebagai bagian dari provokasi di halaman belakang mereka.

China mengklaim memiliki yurisdiksi sejarah atas hampir keseluruhan wilayah Laut China Selatan yang mencakup wilayah zona ekonomi eksklusif Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Filipina. Seperti AS, China juga rutin menggelar latihan dan terus menghadirkan pasukan penjaga pantai dan kapal-kapal nelayan di perairan Laut China Selatan.

Kelompok Gugus Tempur Nimitz 11 meliputi kapal-kapal jelajah dengan rudal berpemandu, Bunker Hill; kapal-kapal perusak dengan rudal berpemandu, Wayne E Meyer dan Chung-Hoon. Pada 5 Januari 2023, kapal Chung-Hoon sempat berlayar di wilayah perairan yang sensitif, Selat Taiwan.

Hal itu terjadi dua pekan setelah jet tempur Angkatan Laut China, J-11, bermanuver terbang dalam jarak sangat dekat dengan jet tempur Angkatan Udara AS di Laut China Selatan.

”Kami beroperasi di perairan yang sama, seperti juga halnya Angkatan Laut China atau Singapura atau Filipina sejak kami tiba, dan semua berlangsung aman dan profesional,” ujar Sweeney.

”Ladang ranjau”

Sementara itu, mengutip beberapa pengamat China, harian Global Times menyebut bahwa politik AS, yang semakin terpolarisasi dan kian radikal, menjadi ”ladang ranjau” dalam hubungan AS-China dan membuat isu Taiwan menjadi masalah paling berbahaya dalam hubungan kedua negara. Hal ini terkait dengan laporan tentang rencana kunjungan Ketua DPR AS saat ini, Kevin McCarthy, ke Taiwan pada 2023 ini.

China menjadikan isu Taiwan sebagai salah satu garis merah kebijakannya. Para pengamat China menekankan, provokasi AS terkait isu Taiwan hanya akan memperkuat determinasi China dalam mengatasi persoalan Taiwan secara tuntas hingga terselesaikan.

Global Times mengutip laporan tentang upaya 18 anggota DPR AS asal Partai Republik, Rabu (25/1/2023), yang mendorong resolusi baru mendesak Washington ”secara diplomatik mengakui” Taiwan. Dengan mengklaim bahwa kebijakan Satu China, yang dianut AS saat ini, sudah kuno, resolusi tersebut mendorong departemen-departemen AS untuk bekerja menuju pengakuan status Taiwan di organisasi-organisasi internasional.

Lü Xiang, pakar studi AS dan peneliti pada Chinese Academy of Social Sciences di Beijing, meyakini bahwa jika McCarthy jadi berkunjung ke Taiwan, besar kemungkinan respons China bakal lebih besar daripada yang diperlihatkan saat menanggapi kunjungan Pelosi, Agustus 2022.

Menurut Lu, China telah menegaskan garis merah kebijakannya. Namun, jika AS menganggap hal itu belum cukup jelas dan terus-menerus mengetes garis merah tersebut, ”Kita tidak keberatan untuk meneguhkan lagi (garis merah itu),” katanya, Jumat (27/1/2023).

Lu menyebut, provokasi AS yang berbahaya terkait isu Taiwan merupakan percikan dari internal politik AS yang kacau dan tidak terkontrol. Menurut dia, sejumlah politisi AS memaksakan kepentingan pribadi dan partainya untuk membajak kepentingan AS dengan terus-menerus meracuni hubungan AS-China dan menciptakan ladang ranjau dalam hubungan tersebut.

(kompas.id/afp/reuters)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS