Ketua Bawaslu Belu Minta Anak Muda Jangan Terbuai Politik Uang

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Agustinus Tanggur

POS-KUPANG.COM, ATAMBUA - Ketua Bawaslu Kabupaten Belu, Agustinus Bau menegaskan pentingnya untuk tidak terbuai oleh praktik politik uang di masa pemilihan umum yang akan berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. 

Dalam dialog dengan Orang Muda Katolik (OMK) St. Agustinus Fatubenau yang diselenggarakan Bawaslu Belu bersama RRI Atambua pada Kamis, 8 Februari 2024, Agustinus Bau mendorong kaum muda yang masih memiliki semangat dan visi besar untuk bangsa ini agar tidak terpengaruh atau terbuai oleh politik uang.

"Ketika uang menjadi faktor utama dalam kegiatan pemilu, semangat dan semarak kaum muda untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi bisa terkikis oleh godaan uang," ujar Agus Bau.

Menurutnya, praktek politik uang telah menjadi bagian dari konstelasi politik saat ini, dan hal ini sangat merugikan, terutama bagi kaum muda yang seringkali menjadi sasaran praktik politik pragmatis.

"Pemilu 2024 menampilkan semangat yang luar biasa dari kaum muda, namun mereka masih menjadi korban politik pragmatis yang hanya memikirkan kepentingan pribadi," tambahnya.

Baca juga: Bawaslu Belu Tingkatkan Pengawasan WNA Pada Pemilu 2024 di Perbatasan

Agus Bau menekankan bahwa politik seharusnya merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan bersama, namun praktik politik uang mengubah politik menjadi sesuatu yang kotor dan tidak bermoral.

Rm. Prudensius Naikofi, Pastor Rekan Paroki Gereja Santu Agustinus Fatubenao, menegaskan bahwa Gereja Katolik menekankan pentingnya etika dan moral dalam politik. Politik uang, menurutnya, tidak hanya merusak demokrasi, tetapi juga merendahkan martabat manusia.

"Politik harus dilandaskan pada kejujuran dan kebenaran, bukan pada uang semata. Kami menolak politik uang karena itu bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika yang kami anut," ungkap Romo Prudensius.

Ketua OMK Lingkungan Gereja Fatubenao, Klemens Engelbertus menyoroti dampak negatif dari politik uang, yang meliputi polarisasi dalam masyarakat dan potensi konflik. 

Ia juga menyayangkan adanya pemetaan masyarakat berdasarkan kemampuan didekati dengan uang atau barang dalam setiap periode pemilihan umum.

"Praktek politik uang mengancam integritas dan kedamaian masyarakat, sehingga perlu dihindari agar pemilu berlangsung dengan adil dan bermartabat," tegasnya. (cr23) 

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS