Tips Untuk Petugas KPPS: Tidur Selama 8 Jam dan Banyak Minum Air Putih

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Pemilu 2019 lalu menyisakan duka. Setidaknya, ada 894 orang petugas petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dan sebanyak 5.175 orang sakit.

Menurut Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Usia Lanjut Kementerian Kesehatan dr Nida Rohmawati, ada beberapa faktor risiko jatuhnya korban pada saat itu.

Di antaranya karena beban kerja yang berat dan ada perubahan sistem, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden digabung dengan calon anggota legislatif.

Dengan disatukannya pemilihan, maka beban kerja menjadi sangat berat. Selain itu, analisis dari pemerintah adanya petugas dengan usia yang sudah lanjut, kebiasaan merokok dan minum alkohol hingga jam tidur yang kurang.

Selain itunkerja di atas 20 jam serta adanya penyakit penyerta atau komorbid.

"Dan juga ada dengan kondisi tidak sehat, ada meningitis bahkan. Meninggal karena meningitis dan masalah ginjal," kata Nida saat talkshow Kesiapan Kesehatan di Pemilu 2024 secara virtual, Senin (5/2/2024).

Untuk mencegah terulangnya tragedi itu, dr Nida mengimbau petugas KPPS melakukan 4C. C yang pertama adalah cukup tidur. Petugas perlu tidur minimal 6-8 jam sehari.

"Saat ini mereka sudah sangat sibuk, katanya sampai begadang menyiapkan tempat, kertas suara. Jangan begadang kurang tidur berhari-hari menjelang hari H," ujar dr Nida.

Selanjutnya C yang kedua adalah cukup minum. Petugas KPPS berisiko dehidrasi karena kekurangan minum. Menurut dr Nida, dehidrasi menjadi risiko terjadinya kesakitan dan kematian pada 5 tahun lalu.

"Kami harapkan jangan lupa minum air putih. Kurangi minum kopi, minuman manis atau minuman kemasan manis," pesannya.

Untuk mereka yang sakit, tidak dianjurkan mengonsumsi minuman berenergi.

"Itu tidak kita anjurkan sama sekali. Tubuh sedang kelelahan, metabolisme kecapekan ditambah minum energi digenjot lagi. Tubuh dipaksa dan minum alkohol," tegasnya.

Kemudian C yang ketiga adalah cukup makan. Jangan hanya makan snack, lupa makan. C keempat cukup olahraga. "Oleh karena itu, kami menghimbau seluruh Puskesmas (di Indonesia), ada 10.416 Puskesmas menyelenggarakan senam bersama petugas Pemilu," ujarnya.

Direktur Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan Obrin Parulian menyebut, pihaknya akan menyiapkan operasional Puskesmas selama 24 jam selama agenda pemilihan umum tahun 2024.

"Kemudian kita di Puskesmas, di rumah sakit siap memberikan pelayanan khusus untuk Pemilu. Puskesmas kita pun siagakan 24 jam. Dengan beberapa mekanisme, kita akan koordinasikan bersama," ujarnya.

Terkait mekanisme, memerlukan koordinasi. Menyangkut tentang ketersediaan ambulans di Puskesmas untuk proses rujukan ke rumah sakit, hingga penyediaan kontak darurat 119. Ia memastikan sistem kesehatan di Indonesia telah siap menyambut perhelatan Pemilu 2024.

Termasuk koordinasi lintas program dengan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, hingga Pusat Krisis Kemenkes. Selain itu, komitmen ditandai dengan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara KPU dengan Kemenkes.

Penandatanganan ini dalam hal pemeriksaan kesehatan bagi calon petugas KPPS terkait pelayanan kesehatan saat penyelenggaraan Pemilu.

Kemudian Kemenkes juga menjadi bagian dari tim koordinasi monitoring evaluasi surat edaran bersama antara Kementerian Dalam Negeri, KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan BPJS Kesehatan tentang skrining kesehatan dan optimalisasi kepesertaan JKN bagi seluruh petugas pemilu.

Konsultasi Jiwa

Selain layanan Puskesmas 24 jam, Kementerian Kesehatan juga menyiapkan layanan kesehatan jiwa bagi mereka yang kalah dalam Pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang.

"Pascapemiihan, bagi mereka yang tidak bisa menerima dengan lapang dada, menjadi sedikit depresi, mungkin berat lagi. Itu memang sudah kita siapkan program kesehatan jiwa," kata Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Usia Lanjut Kementerian Kesehatan dr Nida Rohmawati.

Dr Nida pun menjelaskan, jika layanan kesehatan jiwa akan disediakan di Puskesmas serta ada juga pertolongan pertama pada luka psikologis atau P3LP.

"Semua Puskesmas ini sudah kami siapkan dan tentu saja rujukan ke rumah sakit ini, dan langkah kita selanjutnya," jelasnya.

"Sekarang kita siapkan penyelenggaraan. Setelah selesai penyelenggaraan kita bersiap diri lagi jika ada orang-orang membutuhkan pertolongan pertama pada luka psikologis," tambahnya.

Senada dengan dr Nida, Direktur Pelayanan Kesehatan Primer Kemenkes Obrin Parulian mengiyakan pihaknya memang telah menyiapkan layanan tersebut.

"Jadi dari Kemenkes juga menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan. Secara spesifik sudah ada beberapa rumah sakit khusus untuk jiwa. Beberapa rumah sakit umum memiliki layanan kesehatan jiwa sudah kita siapkan," jelas Obrin.

"Tentu ini bukan sesuatu yang kita harapkan. (Tapi) seandainya ada harus dirawat karena permasalahan kejiwaan pascapemilihan," tambahnya.

Lebih lanjut, Obrin menjelaskan, jika ketika seseorang mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau legislatif, tentu akan melalui pemeriksaan kesehatan.

"Harusnya dari segi deteksi, artinya orang yang sudah mendapatkan sertifikat sehatnya, secara jasmani dan rohani dia sudah sehat," kata Obrin. (*)