Mengiris Stunting dari Bawah

Oleh Ismail Sulaiman
PPI Ahli Madya BRIN

POS-KUPANG.COM - Amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mempercepat pencapaian target penurunan stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024.

Peraturan ini memperkuat penerapan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting 2018-2024 yang bertujuan menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) memperlihatkan kepada kita bahwa prevalensi stunting nasional pada tahun 2022 adalah sebesar 21,6 persen. Maka pemerintah menargetkan penurunan stunting tingkat nasional menjadi 14 persen pada tahun 2024.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah melakukan berbagai terobosan menurunkan prevalensi stunting sebesar 7,6 persen selama dua tahun atau 3,8 persen per tahunnya sampai dengan tahun 2024.

Kini kita sudah berada di bulan kedua (Februari) tahun 2024. Selain menghadapi persoalan stunting, kemiskinan ekstrem maupun persoalan sosial lainnya juga menghadapi pesta demokrasi yakni pemilihan serentak presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPRD 1, DPRD 2 dan DPD.

Tentunya konsentrasi kita pasti terbagi. Namun yang paling penting adalah perlu dilakukan berdasarkan skala prioritas.

Untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, tidak sebatas omong, imbauan dan rencana semata.

Penjabat Gubernur NTT, Bapak Ayodhia Kalake turun langsung ke desa menyerahkan bantuan beberapa pasang kambing peranakan Etawa dan ayam petelur kepada keluarga berisiko stunting di Desa Raknamo Kabupaten kupang beberapa hari yang lalu.

Ternak tersebut langsung diberikan kepada kepala desa dan disaksikan oleh seluruh lapisan masyarakat Desa Raknamo.

Pak Ayodhia berpesan, salah satu tantangan yang dihadapi Provinsi NTT untuk membentuk generasi emas tahun 2045 adalah masih tingginya jumlah anak penderita stunting.

Untuk itu Pemerintah Provinsi NTT bersama pemerintah kabupaten dan kota se-NTT berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan terus berupaya menurunkan prevalensi stunting di NTT baik melalui kebijakan intervensi spesifik maupun intervensi sensitif.

Diharapkan dukungan dan peran aktif dari keluarga dalam periode 1.000 hari pertama kehidupan (sejak janin sampai usia 2 tahun). Sebab pada masa ini, 80 persen perkembangan otak manusia terbentuk.

Selain itu, pada usia ini asupan gizi anak harus terpenuhi secara cukup dan kesehatan ibu harus diperhatikan serius.

Jika terjadi kekurangan gizi maka akan berpengaruh pada ukuran otak yang lebih kecil sekitar 20-30 persen, dan akan berpengaruh terhadap pendidikan pada usia sekolah nanti.

Dalam gebrakan untuk menurunkan angka stunting di kampung halamannya bumi Flobamora, Penjabat Gubernur NTT Ayodhia Kalake mengunjungi warga masyarakat yang berisiko stunting di desa.

Menurut Pak Ayodhia, tidak zamannya lagi pemimpin hanya duduk di kursi jabatan dan memerintah para staf meninjau atau melayani kebutuhan dasar masyarakat di seluruh wilayah NTT.

Tidak elok pemimpin hanya menunggu laporan dari staf tentang perkembangan di lapangan.

Tetapi akan lebih berfaedah lebih buat masyarakat pada umumnya jika segenap kemampuan dan potensi yang ada pada diri kita dikontribusikan untuk kampung halaman dan Indonesia pada umumnya.

Sepakat dengan sikap penjabat gubernur tersebut. Keteladanan yang diberikan akan menjadi contoh bagi para bupati, wali kota, camat dan kepala desa di wilayah Provinsi NTT.

Bagi penulis, bukan soal besar kecilnya bantuan, akan tetapi keluhuran nurani dalam melihat persoalan mendasar yang dialami oleh keluarga yang berisiko stunting di desa.

Oleh karena itu, hendaknya menjadi contoh yang baik buat kita semua melakukan hal yang sama di daerah kita masing masing agar gerakan penanganan stunting yang menjadi salah satu isu prioritas pembangunan nasional dapat terwujud.

Dalam menyelesaikan soal yang satu ini, penulis berpandangan bahwa para pejabat tidak hanya duduk di kursi merencanakan lalu memerintahkan para staf melakukan kegiatan di lapangan.

Pemimpin harus turun langsung ke lapangan agar memberikan efek positif terhadap masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan data penyebaran stunting di wilayah Provinsi NTT, daerah yang paling rendah angka stunting adalah Kabupaten Ende yaitu 6,8 persencdan diikuti Kabupaten Nagekeo dengan jumlah 6.9 persen.

Sedangkan kabupaten Kupang adalah 17,2 persen. Wilayah kabupaten yang paling tinggi angka stuntingnya adalah Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu sebesar 31,9 persen (2023, Dinkes Provinsi NTT).

Hanya dengan menggunting atau mengiris sunting dari bawah akan mengurangi bahkan menghilangkan angka stunting yang ada di negeri ini.

Untuk itu perlu dukungan dan semangat gotong royong dari semua komponen masyarakat, para akademisi, tokoh agama, pemerhati sosial dan anak muda untuk berkontribusi melakukan berbagai kegiatan yang bersifat kuratif maupun preventif terhadap stunting. (*)