Berita Sikka
AHP Jawab Keresahan Warga NTT Soal Isu Bansos Akan Dihapus
fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Begitupula dana desa yang merupakan perintah UU Pemerintahan Desa
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Albert Aquinaldo
POS-KUPANG.COM, MAUMERE - Anggota komisi X DPR RI, Andreas Hugo Parera akhirnya menjawab keresahan sebagian besar masyarakat NTT terkait beberapa jenis Bantuan Sosial (Bansos) dan anggaran yang akan ditiadakan apabila memilih paslon yang tidak berkaitan langsung dengan Presiden Joko Widodo.
Beberapa jenis Bantuan Sosial (Bansos) itu antara lain PIP, KIP Kuliah, Dana Desa (DD) dan beberapa jenis bansos lainnya.
Hal itu dikemukakan anggota komisi X DPR RI, Andreas Hugo Parera kepada TribunFlores.com, Minggu, 4 Februari 2024.
"Banyak isu yang berkembang dibawa di tengah masyarakat bahwa isu yang berkaitan dengan bansos lah, isu yang berkaitan dengan dana desa lah, isu yang berkaitan dengan PIP, KIP Kuliah yang seolah-olah bahwa kalau bukan paslon tertentu yang tidak berkaitan dengan Presiden Joko Widodo hari ini, kalau tidak terpilih maka bansos dihapus, dana desa dihapus, KIP kuliah, PIP aspirasi juga dihapus, nah ini sebenarnya tidak betul," jelas politisi PDI Perjuangan ini.
Baca juga: TPS Blank Spot, Petugas KPPS di Sikka Cari Sinyal Untuk Aploud Data Pemilu ke Aplikasi Sirekap
Yang namanya Bansos, lanjut AHP, adalah perintah UUD pasal 34 yang mengatakan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Begitupula dana desa yang merupakan perintah UU Pemerintahan Desa.
"Sehingga siapapun jadi presiden, dana desa tersebut harus dilanjutkan begitupun dengan KIP kuliah, PIP baik reguler maupun aspirasi, itupun merupakan perintah UU bahwa 20 persen dari anggaran pembangunan dan belanja negara (APBN) itu harus dialokasikan untuk pendidikan dan itu termasuk pembiayaan pendidikan termasuk beasiswa," tegas AHP.
AHP Yakin Masyarakat NTT Memilih Sesuai Hati Nurani
Sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan yang saat ini kembali mencalonkan diri, Andreas Hugo Parera meyakini masyarakat pemilih di NTT khususnya di Dapil NTT 1 akan menggunakan hati nurani memilih pemimpin RI lima tahun kedepan.
Anggota komisi X DPR RI ini juga meyakini masyarakat NTT akan cerdas memilih serta tidak mudah dipengaruhi isu-isu yang tidak benar.
Selain itu, Andreas Hugo Parera juga berharap penyelenggaran pemilu baik KPU maupun Bawaslu dan aparat keamanan serta ASN melakukan tugasnya secara netral sehingga Pemilu berjalan aman dan damai.
Hal itu dikemukakan anggota komisi X DPR RI, Andreas Hugo Parera kepada TribunFlores.com, Minggu, 4 Februari 2024.
"Saya yakin bahwa pemilih kita adalah pemilih yang cerdas, pemilih yang kritis sehingga mereka bisa membedakan mana hal atau informasi yang tidak benar, informasi yang penuh dengan intrik, informasi yang penuh dengan tipu muslihat dan mana informasi yang benar, oleh karena itu kita melihat dan mendengar bagaimana capres-capres ini bagaimana dalam kampanye maupun dalam debat, karena debat itu menunjukkan dan mengekpresikan pemahaman capres cawapres terhadap persoalan," jelas AHP.
Melalui debat, lanjut AHP, karakter asli capres cawapres juga akan diperlihatkan dan masyarakat bisa melihat dan menilai.
"Saya berharap masyarakat pada tanggal 14 Februari nanti datang ke TPS dan memberikan hak suaranya dengan mencoblos calon baik capres cawapres juga memilih calon-calon wakil rakyat sesuai dengan hati nuraninya," tambah AHP.(*)
Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.