Debat Capres - Anies Sebut 45 Juta Orang Belum Bekerja Layak, Soroti Korban Kekerasan Seksual

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan mengatakan, ada 45 juta orang di Indonesia yang belum bekerja secara layak. Selain itu, ada lebih dari 75 juta orang yang tidak memiliki jaminan sosial.

"45 juta orang belum bekerja dengan layak, bicara jaminan sosial, lebih dari 75 juta orang tidak punya jaminan sosial," ujar Anies Baswedan dalam debat kelima Pilpres 2024 di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024).

"Bicara pendidikan, jauh dari kota, terpencil, masa depan menjadi suram, kemampuan tinggi kesempatan tidak ada. Sangat frustasi melihatnya," lanjutnya.

Kemudian, Anies Baswedan menyebutkan ada 15 juta orang menjadi korban kekerasan seksual. Tak hanya itu, ada fenomena kesehatan mental warga Indonesia yang tidak mendapat perhatian.

"Ini problem-problem yang tidak menjadi kepedulian segelintir elite. Ini adalah kepedulian rakyat kebanyakan," tutur mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

"Karena itu dalam perjalanan kami satu tahun ini kami menemukan rakyat menginginkan perubahan," tambahnya.

Soroti Ketimpangan

Anies Baswedan menyebut, persoalan terbesar bangsa ini yaitu ketimpangan, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan.

"Persoalan terbesar bangsa kita hari ini, republik kita hari ini adalah ketimpangan, ketidaksetaraan, ketidakadilan," kata Anies Baswedan.

Ia lantas menyebut beberapa masalah ketimpangan yang terjadi. Ketimpangan itu, kerap terjadi antara di Jakarta maupun Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Begitu pula antara kaya dan miskin maupun desa dan kota. Ketimpangan pun terjadi di ranah pendidikan.

Baca juga: Sri Sultan HB X Beri Nasihat Menyentuh ke Anies Baswedan: Jadi Pemimpin itu Merangkul

"Pendidikan umum dengan pendidikan agama, pendidikan kejuruan, dan pendidikan teknis, ini semua adalah ketimpangan yang hari ini menjadi fenomena membahayakan bagi republik ini," ungkap Anies.

Menurut Anies, ketimpangan di bidang perekonomian juga terjadi. Ia mengungkapkan, segelintir orang menguasai sebagian besar perekonomian Indonesia.

Padahal, ketika Indonesia didirikan oleh 60 orang dalam BPUPKI, mereka adalah orang yang terdidik tetapi tidak lantas mengedepankan kepentingan mereka.

"Mereka dari kaum privilege tapi mereka mendirikan republik untuk semua. Bukan mendirikan republik untuk kepentingan dirinya, golongannya, ataupun keluarganya. Mereka mendirikan ini untuk semuanya," kata Anies.

Anies menuturkan, ketimpangan juga terlihat karena hanya segelintir orang menguasai sebagian besar perekonomian negara.