Kampanye di Stadion GBK, Ganjar-Mahfud Berjanji Tidak Akan Meninggalkan Rakyat

”Kalau dipaksa milih yang lain, mendingan golput,” seloroh Kasturi.

Berbeda dengan Saidin (32) dan rombongannya dari Bekasi Utara. Mereka belum menentukan pilihan, tetapi hadir untuk menemukan jawaban yang dicari.

”Kami masih meramaikan sambil menimang visi-misi yang sesuai,” ucap Saidin.

Sebelumnya, Ketua Tim Penjadwalan TPN Ganjar-Mahfud Aria Bima mengatakan, Hajatan Rakyat di GBK adalah wujud Ganjar-Mahfud mendengarkan langsung kehendak rakyat seperti yang sudah dilakukan dalam rangkaian kampanye di daerah selama ini.

”Seperti saat Pak Ganjar berbincang dan menginap di rumah warga, lalu lari pagi untuk melihat orisinalnya rakyat saat bangun pagi. Dari perputaran kehendak rakyat di sejumlah daerah itulah kemudian berkumpul di Ibu Kota disalurkan dalam Hajatan Rakyat pada 3 Februari,” kata Aria Bima dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (30/1/2024).

TPN memprediksi sekitar 150.000 kader partai, sukarelawan, dan simpatisan Ganjar-Mahfud hadir di stadion terbesar di Indonesia itu.

Warga berbondong-bondong ke arena kampanye akbar pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, bertema Harapan Jutaan Rakyat atau Hajatan Rakyat di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Sabtu (3/2/2024).

Demokrasi substantif

Pada kesempatan terpisah, di depan Alumni Universitas Indonesia, calon wakil presiden Mahfud MD mengatakan, yang diperjuangkan dalam Pemilu 2024 adalah demokrasi yang substantif, yakni demokrasi yang dilandasi dengan etika dan moral. Sebab, tanpa etika dan moral, demokrasi bisa diakali dengan cara apa pun. ”Dan, itu berbahaya bagi Indonesia ke depan karena setiap lima tahun sekali akan terjadi akal-akalan,” kata Mahfud.

Pada kesempatan itu, Mahfud mengajak agar rakyat tidak hanya melihat visi dan misi yang tertulis yang gampang dibuat, tetapi juga melihat rekam jejak calon presiden dan calon wakil presiden.

Menurut Mahfud, calon pemimpin menyatakan akan menegakkan konstitusi sementara dia sendiri melanggar konstitusi, hal itu sama saja bohong.

Demikian pula ketika calon pemimpin menyatakan akan membela hak asasi manusia, sementara dia sendiri melanggar hak asasi manusia, hal itu juga sama dengan bohong.

”Maka, mari kita ajak masyarakat untuk membangun kewarasan,” kata Mahfud.

(kompas.id)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS