Pemkab Manggarai Timur Bantah Tudingan Pemerintah Cuek Atasi Longsor di Irigasi Wae Laku

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo

POS-KUPANG.COM, BORONG - Sekertaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Manggarai Timur Ferdinandus Mbembok, S.T., menepis pernyataan Yohanes Rumat, anggota DPRD NTT yang menyebut Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur tidak memperhatikan alias cuek dengan material longsor yang menutupi saluran irigasi Wae Laku, Desa Compang Kantar, Kecamatan Borong. 

Ferdinandus kepada POS-KUPANG.COM, Rabu 31 Januari 2024 menerangkan, persoalan rusak dan tersumbatnya saluran irigasi Wae Laku akibat longsor yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan yang lalu, pemerintah daerah melalui Dinas PUPR sebenarnya ingin melakukan evakuasi, namun bangunan tersebut bukan merupakan aset pemda, sehingga akan disalahkan dari sisi aturan jika diintervensi.

"Bukan cuek, tapi Pemkab Manggarai Timur tidak bisa mengintervensi aset yang bukan menjadi kewenangan. Jelas dari sisi aturan, disalahkan," tegas Ferdinandus.

Ferdinandus menerangkan, sesuai Permen PU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang kriteria dan penetapan status daerah irigasi (DI) Wae Laku, merupakan sub DI Wae Dingin menjadi Kewenangan Pusat, dan berada di bawah tanggung jawab BWS NTT II.

Dikatakan Ferdinandus, sejak Agustus 2023 lalu, Pemkab Manggarai Timur sudah melakukan koordinasi intens dengan pihak BWS NTT II. Bahkan pihak BWS juga sudah turun mengecek lokasi bendungan yang rusak tersebut.

Dan pada koordinasi lebih lanjut, Pemkab Manggarai Timur sudah menyampaikan ke pihak BWS dengan harapan di tahun anggaran 2024, Kementrian PUPR melalui BWS NTT II, bisa mengalokasikan kembali anggaran untuk rehab bangunan yang rusak dampak bencana alam tersebut. 

Ferdinandus juga menerangkan, berbicara terkait kewenangan pemda secara otomatis tidak bisa mengintervensi lebih jauh terkait aset milik BWS tersebut. Apalagi jika berdampak pada anggaran, karena itu merupakan aset milik BWS, dan ada mekanisme prosedur yang harus dipatuhi.

Ia mencontohkan, seperti halnya, bangunan jalan. Dimana ada status jalan nasional, jalan propinsi, dan jalan Kabupaten. Di situ tentunya sudah ada batasanya masing-masing terkait pengelolaan dan penanganannya. Jika dalam konteks darurat, tentunya Pemda bisa ikut membantu melalui Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Manggarai Timur. 

Baca juga: Saling Rebut Air, Petani Minta Tempatkan Petugas Bagi Air Irigasi Wae Laku Manggarai Timur

"Disini dalam pelaksanaanya jika dimungkinkan Dinas PUPR akan ikut membantu bersama BPBD sesuai dengan kapasitas sumberdaya yang ada dengan tanpa mengabaikan aturan dan prosedur. Tentang seberapa besar tingkat kedaruratanya, tentunya itu bisa dinilai melalui tim reaksi cepat BPBD,"ujar Ferdinandus. 

Ferdinandus juga mengatakan, Pemkab Manggarai Timur memberikan apresiasi secara positif upaya masyarakat yang telah ikut membantu membersihkan lokasi tersebut. Tentunya pemerintah sangat mengharapkan kerjasama dan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Ada pun saluran irigasi induk Wae Laku tertutup material longsor sekitar 300 meter dari pintu bendung Wae Laku sekitar enam bulan yang lalu. Kini sudah mulai dievakuasi oleh masyarakat dibantu oleh anggota DPRD NTT Yohanes Rumat. 

Dalam pernyataannya Yohanes Rumat, berdasarkan penyampaian masyarakat dari ketiga desa tersebut telah melaporkan bencana tersebut kepada pemerintah daerah, namun tidak ada kepedulian pemerintah daerah untuk melaporkan bencana itu kepada pemerintah pusat melalui satker PUPR Provinsi NTT dan tidak membantu melakukan evakuasi. 

"Ini berarti tidak ada kepedulian dari pemerintah daerah yang membiarkan masyarakat menangis dan menderita," ujarnya. (rob)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS