Badan Pangan Nasional Respon Soal Beras Bansos Ditempel Stiker Capres

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Pihak Badan Pangan Nasional ( Bapanas ) mengaku tidak menyalurkan bantuan pangan beras dengan tempelan stiker capres.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menegaskan bahwa bantuan pangan beras, atau operasi pasar yang dilakukan Bapanas tidak terafiliasi politik manapun.

“Beberapa waktu yang lalu, ada beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yang diberi gambar pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu. Itu tentu saja tidak mungkin yang mengerjakan adalah Badan Pangan Nasional atau Bulog, karena kami kan bagian dari negara dan hanya fokus kerja keras menyiapkan dan mengatasi pangan yang defisit,” tegas Arief.

Baca juga: Mahfud MD Soal Bansos: Itu Bantuan Negara, Tak Boleh Dianggap Sedekah dari Seseorang

Dia menjelaskan, tugas Bapanas adalah menyalurkan bantuan pangan beras. Ini jadi program pemerintah sehak 2023 dan berlanjut hingga pertengahan 2024. Jumlah penerima bantuan pangan pun bertambah menjadi 23 juta masyarakat.

"Lalu bantuan pangan beras, ini tidak hanya di 2023 tapi kita lanjutkan di 2024. Ini bukan karena politik, ini memang kebutuhan bagi 22 juta masyarakat yang membutuhkan bantalan ekonomi," kata dia.

"Bapak Presiden kan ingin beri banyak bantuan ke rakyat, ada yang dalam bentuk tunai, ada yang dalam bentuk beras, nah untuk bantuan pangan beras itu Badan Pangan Nasional yang kerjakan,” sambung Arief.

Beberapa waktu lalu sempat viral bungkusan beras yang diduga bantuan sosial (bansos) beras ditempel gambar salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres).

Ada gambar paslon Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang ditempel di kemasan beras Bulog ukuran 5 kilogram (kg).

Unggahan yang viral di media sosial X dari akun @miduk17 itu yang menampilkan beras Bulog berstiker Capres-Cawapres Prabowo Gibran.

Akun ini bahkan menarasikan, bahwa beras Bulog berstiker Prabowo-Gibran itu dibagikan dalam rangka kampanye.

Wakil Presiden, Ma'ruf Amin menilai, temuan itu baiknya diserahkan pada Bawaslu, sebagai lembaga yang bertugas mengawasi jika ada indikasi pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilu. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS