Kades Tapobali Lembata Minta Semua Pihak Antisipasi Dampak Perubahan Iklim

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricko Wawo

POS-KUPANG.COM, LEWOLEBA - Yayasan Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Larantuka atau Yaspensel berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata dan UPT Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Wilayah Lembata, untuk mengembangkan Program Kampung Iklim (proklim) di Desa Tapobali dan Hoelea II. 

Untuk kepentingan keberlanjutan proklim maka Yaspensel menggelar Diskusi Strategi Integrasi Konsep Pangan Baik ke dalam Program Kampung Iklim di Kabupaten Lembata pada Jumat, 26 Januari 2024 di Kantor Yaspensel di Aula Dekenat Lembata.

Program Kampung Iklim merupakan program yang memberikan pengakuan terhadap partisipasi aktif masyarakat yang telah melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim. 

Desa di Lembata yang anak mudanya sangat aktif dan terampil mengkampanyekan aksi-aksi pelestarian alam dan lingkungan adalah desa Tapobali dan Hoelea II. Kedua desa ini adalah wilayah dampingan Yaspensel untuk kerja-kerja pelestarian alam dan pangan. 

Pada kesempatan itu, perwakilan anak muda Desa Tapobali dan Hoelea II juga diberi kesempatan untuk mempresentasikan apa yang sudah mereka buat di sana. 

Kepala Desa Tapobali, Agustinus Bala Ledun mengatakan, perubahan iklim merupakan isu nasional yang sudah sampai ke tingkat desa sehingga butuh partisipasi semua pihak. 

“Apa yang dipaparkan teman-teman muda itu bagi saya adalah aksi nyata yang sudah dilakukan di desa,” ungkap Agustinus. 

Sebagai pemerintah desa, Agustinus menegaskan, ruang selalu terbuka bagi semua lembaga yang mau masuk ke Desa Tapobali untuk pendampingan. 

“Aksi nyata yang sudah dilakukan teman-teman itu kami dari pemerintah desa pasti mendukung. Tinggal saja ruang koordinasinya,” ujarnya.

Agustinus menyebutkan kebijakan atas aksi nyata memerangi krisis iklim pasti akan dibuat. Namun, dasar kebijakan itu harus ada. 

Baca juga: Lihat Pelestarian Tanaman Leye, Wisatawan Eropa Kunjungi Desa Hoelea Lembata

“Semuanya (kebijakan) sudah ada tinggal kita jalankan. Misalnya soal pembibitan. Desa pun berencana melakukan reboisasi pada mata air. Namun untuk itu perlu ada kajian sebelum melakukan kerja itu sebab tidak semua tanaman cocok di semua tempat,” jelasnya. 

Hal ini merupakan kebijakan yang kita lakukan dan sangat pro rakyat. Karena kebijakan yang kita ambil punya dasar. Tinggal saja kita motivasi ke masyarakat untuk sama-sama mengerjakannya.

“Yang saya sampaikan ini sudah ada di dalam RPJMDes. Tinggal saja dirumuskan dalam satu tahun anggaran kerja itu sehingga kita jalan (kerjakan),” tegas Agustinus. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS