Pemilu 2024, PPS Welai Timur Lantik Anggota KPPS Khusus Lapas Kalabahi

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Rosalia Andrela

POS-KUPANG.COM, KALABAHI - Menjelang  Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Welai Timur melantik 7 orang pegawai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kalabahi sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). 

Acara pelantikan dan pengucapan sumpah anggota KPPS tersebut berlangsung di Aula Kantor Kelurahan Welai Timur pada Kamis 25 Januari 2024.

Kepala Seksi (Kasi) Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Binadik Giatja) sekaligus Ketua KPPS Khusus (901) Lapas Kalabahi, Muhammad R. Gordjie, mengatakan pelantikan ini merupakan komitmen Lapas Kalabahi menjamin hak warga binaan.

"Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Lapas Kalabahi dalam menjamin hak suara warga binaan, agar dapat digunakan dalam Pemilu 14 Februari 2024 mendatang,” ujarnya.

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Danrem Wirasakti Kupang dan Danrem Denpasar Diganti

Gorjie menambahkan Lapas Kalabahi memastikan kelancaran proses demokrasi di tingkat lokal.

“Pelantikan ini menjadi langkah penting dalam memastikan kelancaran jalannya proses demokrasi di tingkat lokal. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan KPPS menegaskan komitmen Lapas Kalabahi untuk mendukung partisipasi aktif warga binaan dalam proses demokrasi yang sah dan berintegritas,” pungkasnya.

Sementara itu Mardiana Cendana Pong, S.H, selaku Komisioner KPU Kabupaten Alor, memberikan pesan kepada para anggota KPPS agar turut mensukseskan pesta demokrasi di tahun 2024. 

Cendana juga meminta para anggota KPPS dapat membawa pulang anakan pohon yang telah disediakan oleh panitia, sebagai bentuk dukungan terhadap program penanaman 5,7 juta pohon di seluruh Indonesia.

KPPS Khusus TPS 901 yang dilantik  yakni Muhammad R. Gordjie, sebagai Ketua KPPS  dan enam anggota lainnya, Putu Perdana, Yesriel K. I. Bana, Danang M. Hadi, Ahyardi A. Baso, Robert S. B. Asbanu, dan Arif Firmansyah.

Pelantikan dihadiri oleh Lurah Welai Timur, Timotius Malaioni, Ketua PPK Teluk Mutiara Yunus Kawa, Panwas Kecamatan, Pengawas Kelurahan dan Desa serta seluruh ketua dan anggota KPPS yang ada di wilayah Welai Timur.

Kegiatan ini juga menjadi perhatian Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Nusa Tenggara Timur (NTT), Marciana Dominika Jone. Marciana mengingatkan seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk menjaga sinergi dengan pihak eksternal dalam menjamin penyelenggaraan kegiatan di UPT dengan maksimal. (cr19).

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS