Jusuf Kalla Kaget Dengar Menteri Boleh Kampanye: Saya Tak Habis Pikir, Mungkin Presiden Gelap Mata

POS-KUPANG.COM – Dedengkot Partai Golkar, Jusuf Kalla menyatakan sangat kaget ketika mendengar pernyataan Presiden Jokowi yang menyebutkan bahwa menteri boleh kampanye, demikian juga presiden. Asalkan tidak menggunakan fasilitas negara.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 itu pun langsung meresponnya dengan melontarkan pernyataan yang juga mengagetkan. Jusuf Kalla menyebutkan bahwa ia tak habis pikir tentang pernyataan tersebut. Dan itu menjadi tanda bahwa Presiden Jokowi gelap mata.

Dikatakannya, proses Pemilu 2024 adalah yang paling buruk dibandingkan pemilu sebelumnya. Jusuf Kalla kemudian menyinggung soal adanya intimidasi terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) tertentu.

Menurut JK, intimidasi tersebut adalah bentuk ketidakadilan dalam proses pemilu."Ini (pemilu saat ini) kelihatannya demokratis, calon ada, tapi diintimidasi lah, di apalah, dilaksanakan tidak adil, berpihak luar biasa," ujarnya.

"Saya umur segini mengalami pemilu sejak lama. Enggak ada proses pemilu seburuk ini. Kali ini paling buruk," ujarnya ketus.

Jusuf Kalla melontarkan pernyataannya ketika mengawali pandangannya soal Pemilu 2024 dalam program Gaspol! Kompas.com yang tayang di kanal YouTube Kompas.com pada Selasa 23 Januari 2024.

Politisi senior Partai Golkar tersebut juga menyinggung perbedaan proses Pemilu 2024 dengan pemilu zaman Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto.

Dia menyebutkan bahwa meski pemilu zaman Orde Baru berlangsung tidak adil, namun cara-caranya dilakukan tidak dengan intimidasi.

"Bahwa ada artinya mengarahkan (saat Orde Baru ) ada juga, tapi tidak dengan ancaman seperti sekarang, tidak masif dari atas ke bawah. Tetapi, sistemnya memang dikuasai," kata Jusuf Kalla.

Lebih lanjut, JK juga menyinggung proses pencalonan Wali Kota Solo sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

JK mengakui bahwa dirinya mengkritik proses pencalonan Gibran maju dalam Pilpres 2024.

Namun, menurutnya, protes bukan karena Gibran anak Presiden Jokowi melainkan cara-cara yang dilakukan menempuh jalur menabrak konstitusi.

"Kita tidak memprotes karena anaknya (Jokowi) berusaha jadi (cawapres) tidak, yang kita protes itu caranya. Prosesnya. Kalau prosesnya salah, hasilnya juga pasti salah," ujar JK.

"Buktinya Ketua MK (Mahkamah Konstitusi)-nya dipecat kan, itu saja. Kalau ketua MK-nya dipecat berarti ada masalah besar kan. Ini tidak bisa dibantah," katanya lagi.

Sebagai informasi, proses pencalonan Gibran beberapa bulan sebelumnya mendapatkan protes keras dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh pejabat publik.