Wacana Pemakzulan Presiden Jokowi Semakin Meluas, Surya Paloh Angkat Bicara: Itu Tidak Tepat

POS-KUPANG.COM – Belakangan ini, wacana pemakzulan Presiden Jokowi semakin meluas dan menjadi bahan pergunjingan publik. Ini terjadi karena orang nomor satu di Indonesia ini dinilai tidak netral karena memihak calon presiden tertentu.

Atas dasar itulah sehingga para aktivis pun tak tinggal diam. Mereka berusaha menggiring opini agar publik mendesak dilakukan pemakzulan terhadap presiden yang dikenal dekat dengan rakyat ini.

Para aktivis tersebut berasumsi bahwa Presiden Jokowi tak lagi kompeten memimpin bangsa Indonesia. Pasalnya, bersikap tidak netral menjelang pilpres yang digelar bersamaan dengan pemilu legislatif pada 14 Februari 2024 nanti.

Atas upaya pemakzulan itulah, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh angkat bicara. Ia secara tegas menyebutkan bahwa wacana tersebut tidak tepat. Karena masa jabatan Presiden Jokowi akan segera berakhir dalam tahun 2024 ini.

"Hemat saya, wacana pemakzulan ini bergulir pada saat yang tidak tepat. Ini tanggung sekali. Sayanglah," ujar Surya Paloh usai mengisi kampanye terbuka di lapangan Kecamatan Masbagek, Kabupaten Lombok Timur, NTB, Senin 22 Januari 2024.

Surya Paloh mengatakan, saat ini pemimpin bangsa harus lebih fokus menjaga stabilitas nasional, baik politik, ekonomi, maupun keamanan.

"Artinya bagaimana pun kita menempatkan kepentingan stabilitas nasional kita, sehingga hal-hal lain, walaupun hati kita terasa panas, kita harap kepala tetap dingin," ujar Surya Paloh.

Sebelumnya, Surya Paloh dalam kampanye terbuka tersebut juga mengingatkan pemerintah dan penyelenggara Pemilu agar bebas dari rekayasa politik.

"Karena kita menginginkan Pemilu yang bersih, karena kita menginginkan Pemilu yang bebas dari berbagai rekayasa politik yang akhirnya bermuara kepada perpecahan kehidupan kebangsaan yang kita cintai," tegas Surya Paloh.

Menurutnya, Pemilu bukan untuk memecahkan persatuan bangsa, tapi untuk merawat perdamaian abadi seperti yang diamanatkan konstitusi.

"Kita mau perdamaian di antara kita sesama anak bangsa tidak ada artinya Pemilu jika menghasilkan perpecahan di antara kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Surya Paloh.

Kepada pada kader dan simpatisan, Surya Paloh meminta agar mereka tetap mengawasi dan mengawal pesta demokrasi lima tahun sekali ini.

"Maka tugas kita semuanya, sebagai kader yang terpercaya, musuh kita bukan sesama anak bangsa, bukan di antara para peserta-peserta Pemilu, musuh kita kepicikan dalam berpikir, kebodohan, itulah musuh kita. Saudaraku semuanya berjuanglah di jalan yang benar," ungkap Surya Paloh.

"Institusi partai politik yang bernama NasDem tetap ingin konsisten melaksanakan perintah daripada cita-cita proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Entah hanya adalah untuk mensejahterakan rakyat bangsanya ini, dan perdamaian abadi," imbuhnya.

Bambang Soesatyo: Sulit

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau yang akrab disapa Bamsoet merespons adanya isu pemakzulan terhadap Presiden RI Joko Widodo.

Menurut Bamsoet, pemakzulan adalah hal yang sulit dilakukan.

Proses pemakzulan akan sangat panjang karena harus melalui proses hak angket yang cukup lama.

Hal tersebut disampaikan Bamsoet usai menggelar sosialisasi empat pilar bersama para mahasiswa di salah satu kampus swasta di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Menurutnya, pemakzulan bukanlah hal yang mudah, karena harus memenuhi syarat-syarat yang cukup jelas, seperti adanya unsur pengkhianatan terhadap negara, perbuatan tercela, korupsi dan masih banyak lagi.

"Masih jauh panggang dari api, karena pemakzulan bukan hal yang mudah," kata Bamsoet dalam keterangan resminya yang diterima Kompas.com, Sabtu (20/1/2024).

Bamsoet mengatakan, proses pemakzulan tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama, karena harus melalui hak angket.

Dirinya menyebut, harus ada penyelidikan, pemanggilan dan juga pengecekan yang cukup memakan waktu.

"Yang pertama syarat-syarat pemakzulan itu harus jelas, apakah ada pengkhianatan terhadap negara, perbuatan tercela, korupsi besar, dan macam-macam. Prosesnya lama, harus melalui hak angket, nah harus ada penyelidikan, harus ada pemanggilan pengecekan, yang cukup makan waktu," jelas Bamsoet.

Ia pun mencontohkan dari pengalaman sebelumnya dalam penggunaan hak angket seperti pada kasus bank Century, dikatakan Bamsoet hal itu juga memakan waktu yang tidak sebentar.

"Saya pernah menggunakan hak angket itu dalam rangka skandal bank Century, itu lama prosesnya panjang," lanjutnya.

Dirinya menambahkan, kalaupun pemakzulan tersebut sudah diputus oleh DPR RI, juga harus dilakukan uji lagi oleh Mahkamah Konstitusi (MK), dengan memanggil beberapa ahli untuk menguji kesahihan dari pemakzulan tersebut.

Ketika MK sudah setuju, barulah bisa dibawa ke sidang DPR RI, namun syaratnya harus memenuhi dua pertiga forum.

Baca juga: Mahfud Kutip Pernyataan Prabowo Soal Kebijakan Impor Presiden Jokowi, Begini Jawaban Gibran

Baca juga: Hotman Paris Sebut Presiden Jokowi Marah Pajak Hiburan Naik 40 Persen, Begini Imbauan Sang Pengacara

Ketika dua saja partai politik tidak hadir, maka pemakzulan tersebut tetap tidak bisa dilakukan.

"Kalau MK setuju barulah bisa dibawa ke sidang istimewa DPR, itupun harus ada syaratnya memenuhi dua pertiga forum, dua partai tidak hadir tidak bisa dilanjutkan, masih jauh panggang daripada api," pungkasnya. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS