Permintaan KTP Elektronik Membludak, Begini Saran Anggota DPRD Sumba Barat Daya ke Disdukcapil

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Piter

POS-KUPANG.COM, TAMBOLAKA - Mencermati  sepekan terakhir ini  terjadi antrean  pengurusan ktp elektronik membludak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Sumba Barat Daya maka anggota
DPRD Sumba Barat Daya, Frans Bulu Dangga dari Partai Perindo menyarankan agar pemerintah membangun tenda di halaman dinas tersebut agar masyarakat bisa berlindung.

Pasalnya setiap hari terjadi antrean panjang di setiap loket pelayanan. Masyarakat rela berjam-jam berdiri dipanas terik matahari menunggu giliran melakukan proses perekaman ktp elektronik. Bila terbangun tenda maka masyarakat dapat berteduh seraya menunggu giliran untuk melakukan proses perekaman ktp elektronik.

"Kasihan masyarakat berdiri berjam-jam menunggu giliran melakukan perekaman ktp elektronik  di panas matahari. Bahkan sepanjang hari, sekeliling kantor penuh manusia karena mencari tempat teduh. Kalau bisa, pemerintah sediakan tenda agar masyarakat menempatinya. Masyarakat mendapatkan pelayanan baik meskipun menunggu lama untuk proses perekaman ktp elektroniknya," demikian saran anggota DPRD Sumba Barat Daya, Frans Bulu Dangga yang ditemui POS-KUPANG.COM di halaman Dinas Dukcapil Sumba Barat Daya, Selasa 16 Januari 2024.

Menurutnya, selaku anggota DPRD Sumba Barat Daya mendukung progam pemerintah mewajibkan masyarakat harus memiliki ktp elektronik.

Baca juga: Akses Jalan Pantura Flores Tersisa 80 KM, Bupati Manggarai Barat: Dana Rp 500 M Harus Dikawal

Karena itu, pihaknya membantu memfasilitasi masyarakat baik masyarakat Kecamatan Wewewa Tengah, Wewewa Timur, Wewewa Utara dan juga masyarakat Kodi Utara untuk mengurus ktp elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Baginya membantu memfasilitasi masyarakat mengurus ktp bukan hanya karena memasuki tahun politik saja tetapi kepemilikan ktp elektronik bagi seoang warga sangat penting untuk mendapatkan pelayanan program bantuan pemerintah seperti program pkh, Bansos dan lain-lain.

Tanpa memiliki ktp maka masyarakat bersangkutan tidak akan mendapatkan bantuan pemerintah itu.

Ia juga menambahkan agar.pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumba Barat Daya untuk segera mengusulkan pengadaan tambahan peralatan demi mendukung kelancaran pelayanan dokumen administrasi kependuddukan termasuk mempercepat proses pelayanan ktp elektronik. Sebab jumlah peralatan yang ada sekarang terbatas sehingga pelayanan berjalan  belum memenuhi harapan masyarakat Sumba Barat Daya.

Baca juga: Polres TTS Tetapkan Dua Tersangka Kasus Dana Kapitasi

Untuk itu, ia kembali menyarankan pemerintah perlu mengusulkan pengadaan tambahan peralatan demi mendukung kelancaran proses pengurusan dokumen administrasi kependudan di Dinas Dukcapil itu.

Sementara itu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumba Barat Daya belum dapat ditemui karena sedang tidak berada di kantornya.*

POS  KUPANG/PETRUS PITER

BANGUN TENDA - Mencermati  sepekan terakhir ini  terjadi antrean  pengurusan ktp elektronik membludak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Sumba Barat Daya maka anggota
DPRD Sumba Barat Daya, Frans Bulu Dangga dari Partai Perindo menyarankan agar pemerintah membangun tenda di halaman dinas tersebut agar masyarakat bisa berlindung.