Pilpres 2024

Anies Baswedan Singgung Pemerintah Soal Ekologi: Mestinya Negara Tak Didikte  Para Pengusaha

Anies Baswedan kembali melontarkan pernyataan pedas kepada pemerintah. Ia menyebutkan bahwa negara mestinya tidak boleh didikte oleh pengusaha.

Penulis: Frans Krowin | Editor: Frans Krowin
KOLASE/POS-KUPANG.COM
SINGGUNG PEMERINTAH – Capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan kembali menyoroti pemerintah. Kali ini ia menyebutkan bahwa pemerintah tak boleh diatur oleh pelaku usaha. Yang benar adalah pelaku usaha harus ikut aturan pemerintah. 

POS-KUPANG..COM  - Anies Baswedan, calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan,  kembali melontarkan pernyataan pedas kepada pemerintah. Ia menyebutkan bahwa negara mestinya tidak boleh didikte oleh pengusaha, tidak boleh diatur oleh para pelaku usaha.

Anies yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan hal tersebut, ketika menunaikan kampanye dialogis dalam "Desak Anies" sebagaimana yang dilansir Pos-Kupang.Com dari kanal YouTube pribadinya, @aniesbaswedan, Jumat 12 Januari 2024.

Saat kampanye berlangsung, Anies Baswedan juga sempat ditanya mengenai usaha yang merusak lingkungan, seperti tambang batu bara yang selama ini terjadi di Kalimantan.

Atas pertanyaan tersebut capres yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan tersebut, menjelaskan bahwa  selama ia memimpin DKI Jakarta sebagai Gubernur, pelaku usaha selalu menaati aturan yang dibuat.

"Pelaku-pelaku usaha itu tidak bertabrakan dengan pemerintah. Hanya saja pemerintah tidak memprioritaskan ekologi, tidak memprioritaskan pembangunan berkelanjutan, sehingga pengusana pun leluasa meski tindakannya merugikan ekologi," katanya.

Oleh karena itu, kata Anies Baswedan, pihaknya menginginkan  agar ada aturan yang dibuat pemerintah untuk mementingkan keberlanjutan lingkungan hidup. Bukan sebaliknya pemerintah mengikuti kemauan dari pengusaha semata.

"Negara kita tidak diatur oleh para pelaku usaha. Justru negara yang harus mengatur para pelaku usaha. Jadi mestinya ini yang harus terjadi," tandas Anies.

Anies memberikan contoh, perbudakan dalam dunia usaha dulunya dianggap normal sebelum adanya larangan karena alasan kemanusiaan.

Dia ingin agar pengusaha yang merusak lingkungan bisa sadar seperti layaknya larangan perbudakan.

Di zaman modern saat ini, merusak lingkungan hidup bisa jadi dianggap sebagai aib layaknya menjalankan usaha dengan sistem perbudakan.

Baca juga: Muhaimin Iskandar Tertawa Ngakak Dengar Capres Anies Beri Rapor Merah ke Prabowo Subianto

Baca juga: Terindikasi Menyerang Prabowo, Capres Anies Baswedan Kini Dilaporkan ke Bawaslu RI

"Dulu berusaha dengan merusak lingkungan bisa dianggap normal, ke depan itu aib, itu dosa dan itu harus berubah, itu yang ingin saya sampaikan," ucap Anies.

"Dibuat pesan moralnya, diturunkan dalam bentuk regulasi, lalu laksanakan terjadi perubahan," tandasnya. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS

Sumber: Pos Kupang
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved