Ganjar Pranowo Sebut Indonesia Perlu Duta Besar Siber dan Pertahanan Sakti

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menekankan pentingnya Indonesia memiliki Duta Besar Siber dan pertahanan sakti.

Ganjar Pranowo menyampaikan ini saat Debat Capres kedua yang digelar di Istora Senayan, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (7/1/2024).

"Kita perlu duta besar siber," kata Ganjar Pranowo.

Eks Gubernur Jawa Tengah itu melanjutkan paparannya tentang keamanan siber di Indonesia yang perlu ditingkatkan.

Pertama, dia menyinggung soal penguatan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"Kita mesti menguatkan BSSN, dan kita penting untuk membuat security sistem yang baik. Bahkan, selain membangun SDM dan infrastruktur yang baik, maka kecepatan internetnya dan coveragenya harus tinggi," tutur politikus PDIP itu.

Baca juga: Debat Capres, Anies Baswedan Singgung Perihal Pembelian Alutsista Bekas

Kendati demikian, penguatan sistem keamanan siber di Indonesia jangan sampai dikorupsi. Itu ditekankan Ganjar untuk menghadirkan sistem keamanan yang baik di Indonesia.

"Kalau kita kemudian membuat satu sistem infrastruktur yang bagus, jangan dikorupsi. Ini yang kemudian jadi persoalan, maka tidak pernah selesai," pungkasnya.

Ganjar Pranowo juga ingin menghadirkan pertahanan sakti 5.0 jika terpilih menjadi Presiden RI pada 2024.

Ini disampaikan Ganjar karena khawatir penguatan industri pertahanan pada 2024 sulit tercapai karena perencanaan yang tidak kokoh.

"Kalau kita lihat di 2024, rasa-rasanya agak berat dicapai. Maka saya khawatir, makin mundur, tidak ajeg dalam perencanaan, ini menyulitkan. Dan kita perlu garda samudra untuk mengawal Indonesia dan pertahanan sakti 5.0," kata Ganjar Pranowo.

Baca juga: Ganjar Pranowo Beri Apresiasi TNI yang Cepat Merespons Kasus Penganiayaan Relawan di Boyolali

Adapun kata "sakti" belakangan kerap disampaikan Ganjar menjadi program-programnya jika terpilih sebagai Presiden.

Selain pertahanan sakti, program Ganjar-Mahfud yaitu KTP Sakti yang merupakan akronim dari Satu Kartu Terpadu Indonesia.

Namun, untuk pertahanan sakti 5.0, Ganjar belum menjelaskan secara detail karena kehabisan waktu debat.

Lebih jauh, Ganjar juga menilai bahwa persoalan pertahanan bisa diselesaikan dengan cara menumbuhkan ekonomi mencapai 7 persen setiap tahunnya. Bahkan menurut Ganjar pertumbuhan ekonomi 7 persen adalah wajib.

"Saya ingin menyatakan dngan jelas maka pertimbuhan ekonomi 7 persen wajib. Alokasi satu sampai dua persen PDB, menurut saya menjadi keharusan agar kuat, dan belanja alutsista kita ini harus jadi investasi pertahanan kita," pungkasnya. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS