Bawaslu Temukan 175 Dugaan Pelanggaran Kampanye di NTT, Termasuk Politik Uang

POS-KUPANG.COM, Kupang - Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur atau Bawaslu NTT menemukan berbagai dugaan pelanggaran kampanye di berbagai daerah. 

Dalam rentang waktu sebulan terakhir, Bawaslu NTT mencatat sebanyak 175 dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilu.

Temuan itu berdasarkan hasil pengawasan melekat yang dilakukan oleh jajaran pengawas Pemilu pada masa kampanye sejak 28 November sampai 26 Desember 2023. 

Baca juga: NTT Memilih, Bawaslu Sikka Belum Temukan Pelanggaran Kampanye Caleg

Baca juga: Bawaslu Kota Kupang Tidak Temukan Pelanggaran Kampanye

Adapun dugaan pelanggaran kampanye terbanyak yakni kampanye tanpa memiliki Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP). Jumlahnya sebanyak 56 kasus.

Selanjutnya berturut-turut kampanye dengan keterlibatan pihak-pihak yang dilarang sebanyak 51 kasus, pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan penyebaran bahan kampanye di tempat yang dilarang sebanyak 39 kasus.  

Ada pula pelaksanaan kampanye tidak sesuai dengan keterangan yang tertera di STTP sebanyak 27 kasus serta msing masing satu kasus untuk dugaan perusakan alat peraga dan dugaan politik uang atau money politic. 

Pihak Bawaslu NTT dalam keterangan yang diterima POS-KUPANG.COM menyebutkna kampanye Pemilu melalui metode pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas dan rapat umum wajib mengantongi STTP yang diterbitkan oleh kepolisian daerah setempat.

Hal itu telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik. 

Aturan itu juga mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Penerbitan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Pemilihan Umum, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023.

Pelanggaran kampanye

Selain kampanye tidak mengantongi STPP, terdapat pula jenis pelanggaran yang lain yakni pelaksanaan kampanye tidak sesuai dengan keterangan yang tercantum di STTP. 

Pelanggaran tersebut seperti waktu kampanye tidak sesuai STTP, lokasi kampanye berbeda dengan STTP, metode kampanye tidak sesuai dengan STTP, pelaksana kampanye dan jumlah peserta kampanye yang tidak sesuai dengan STTP.

Selanjutnya pemasangan APK dan penyebaran bahan kampanye di tempat yang dilarang misalnya ditemukan pada lokasi pepohonan dan tempat milik perorangan tanpa izin pemilik tempat tersebut. Selain itu pemasangan APK juga ditemukan pada lokasi selain yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota.

Berikut ada pula kampanye dengan keterlibatan pihak-pihak yang dilarang seperti Aparatur Sipil Negara, kepala desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, warga negara yang tidak memiliki hak pilih seperti anak-anak di bawah umur 17 tahun.

Selanjutnya ditemukan pula dugaan politik uang dengan modus membagi-bagikan uang tunai kepada masyarakat dan dugaan perusakan APK.

Bawaslu NTT bersama jajaran berupaya terus memerkuat pencegahan dalam rangka pengawasa kampanye dengan membuka Posko aduan masyarakat sampai jajaran adhock, melakukan patroli pengawasan, membentuk tiga Tim Kelompok Kerja (Pokja), yakni Isu-Isu negatif (cyber), netralitas dan kampanye. 

Selain itu terus memberikan imbauan kepada peserta Pemilu, penyelenggara Pemilu, ASN, TNI/Polri, pemerintah daerah, kepala desa dan aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk netral dalam Pemilu 2024. 

Bawaslu juga memberikan instruksi kepada jajaran pengawas Pemilu, melakukan pengawasan partisipatif serta melakukan pengawasan melekat pada setiap pelaksanaan kampanye. 

Sedang untuk memberikan kepastian dan keadilan hukum Pemilu, maka dugaan tindak pidana Pemilu pada tahapan kampanye ditangani oleh Sentra Gakkumdu terkait perusakan alat peraga kampanye, dan money politics

Jangan gunakan fasilitas pemerintah untuk kampanye 

Sementara itu, kepada peserta kampanye, pelaksana dan tim kampanye, Ketua Bawaslu Kabupaten Malaka, Petrus Kanisius Nahak meminta agar tidak menggunakan fasilitas pemerintah untuk melakukan kampanye politik. 

Apabila ada yang ketahuan menggunakan fasilitas pemerintah dalam melakukan aktivitas kampanye politik maka akan dikenakan pidana penjara. 

Larangan menggunakan fasilitas pemerintah ini telah tertuang secara jelas pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat (1) huruf (h).

Sedangkan untuk sanksinya tertuang dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 Pasal 521yang memuat setiap peserta kampaye, pelaksana dan tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 280 Ayat (1) huruf (h) dipidana dengan kurungan paling lama 2 Tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000.

Menurut dia, bila ada masyarakat yang menemukan aktivitas kampaye politik dengan menggunakan fasilitas pemerintah maka diharapkan untuk segera melapor ke Bawaslu Kabupaten Malaka. 

"Kalau ada laporan ke Bawaslu Kabupaten Malaka maka akan ditindak," tegas Petrus Kanisius Nahak, 5 Januari 2024. (pol/nbs/*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS