Bupati Timor Tengah Utara: 70 Persen Kades Incumbent Tersandung Temuan Diselesaikan Inspektorat 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dionisius Rebon

POS-KUPANG.COM, KEFAMENANU - Bupati Timor Tengah Utara, Drs. Juandi David menyebut sekitar 60 persen hingga 70 persen kepala desa incumbent yang dilantik pada Bulan Juli 2023 lalu telah menyelesaikan temuan Inspektorat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

"Mereka selesaikan di Inspektorat. Tinggal sedikit itu yang belum."ucapnya saat diwawancarai POS-KUPANG.COM, Kamis, 14 Desember 2023

Ia mengatakan bahwa, penyelesaian temuan Inspektorat ini merupakan langkah maju untuk Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara. Apabila tidak dilakukan penandatanganan pengembalian temuan bersama Pemkab Timor Tengah Utara sebelum pelantikan maka kemungkinan hal ini akan didiamkan saja.

Sebelum para kepala desa incumbent ini dilantik, kata Juandi, dirinya telah memanggil mereka untuk melakukan penandatanganan kesepakatan untuk menindaklanjuti atau mengembalikan temuan kerugian keuangan negara.

Baca juga: BREAKING NEWS: Tim Buser Polres Timor Tengah Utara Bekuk Spesialis Maling Sepeda Motor

"Karena mantan kepala desa (yang terpilih) itu ada banyak yang ada temuan berdasarkan hasil pemeriksaan dari Inspektorat," ujarnya.

Juandi berkomitmen untuk meminta para kepala desa tersebut untuk mengembalikan temuan pada sisa waktu di Bulan Desember 2023 ini

Pada, Jumat, 25 Agustus 2023 lalu, Juandi David  berkomitmen untuk memanggil kembali para kepala desa incumbent yang tersandung temuan pengelolaan Dana Desa pada periode sebelumnya dengan tujuan mengembalikan temuan Inspektorat itu.

Pasalnya, sebelum melantik para kepala desa incumbent yang didera temuan Inspektorat namun terpilih kembali sebagai kades itu, Juandi telah menandatangani kesepakatan bersama mereka.

Kesepakatan antara Bupati Timor Tengah Utara dan kepala desa incumbent yang terlilit temuan ini berkaitan dengan komitmen para pihak mengembalikan temuan inspektorat.

Dikatakan Juandi, dalam kesepakatan yang tertuang dalam surat pernyataan ini, menyebutkan bahwa, mereka wajib mengembalikan temuan Inspektorat ini dalam kurun waktu 60 hari setelah dilantik menjadi kepala desa.

Walaupun para kepala desa ini telah menjalankan tugas sebagaimana mestinya, tetapi Juandi menegaskan akan memanggil mereka untuk merealisasikan pernyataan itu.

"Kita akan memanggil dan akan mengecek lewat Inspektorat Daerah, sesuai dengan apa yang mereka komitmen," ungkap Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Kabupaten TTU ini.

Menurutnya, dalam waktu 1 hingga 2 bulan ke depan dirinya akan memanggil kembali para kepala desa itu untuk memastikan mereka merealisasikan pernyataan pengembalian temuan ini.

Baca juga: Pengamat Politik Sebut Kampanye dengan Janji Bansos Tidaklah Etis

Sebagai informasi pada, Rabu, 29 Maret 2023 lalu, Juandi David angkat bicara perihal polemik yang kian memanas di tingkat desa tentang para mantan kepala desa yang telah mendaftarkan diri dalam Pilkades Bulan Mei tahun 2023 namun terdapat temuan dugaan penyalahgunaan pengelolaan dana desa pada periode sebelumnya.

Ia menegaskan bahwa, para mantan kepala desa yang hendak mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa dalam Pilkades Bulan Mei tahun 2023 harus sadar diri apabila tersandung temuan dalam pengelolaan keuangan desa periode lalu.

Apabila yang bersangkutan tetap ingin mendaftarkan diri dalam Pilkades Bulan Mei tahun 2023 dan lolos menjadi kepala desa, hal ini lebih memudahkan Pemda TTU untuk menentukan sikap.

"Tetapi nanti lebih memudahkan lagi. Mudah-mudahan dia lulus. Kalau dia lulus sampai di pelantikan saya tidak akan lantik dia. Apabila dia belum selesaikan temuan-temuan itu," ungkapnya saat diwawancarai POS-KUPANG.COM.

Dengan demikian, apabila mantan Kades tersebut terpilih menjadi kepada desa, yang bersangkutan harus menyelesaikan temuan sebelum dilantik.

Ia meminta para mantan kepala desa yang terdapat temuan dugaan penyalahgunaan pengelolaan dana desa jangan berbesar hati apabila lolos dalam pendaftaran Calon Kepala Desa.

Orang nomor satu Kabupaten Timor Tengah Utara ini menginginkan agar kepala desa yang dilantik adalah kepala desa yang bersih dari dugaan tindak pidana pengelolaan keuangan desa dan menjadi contoh.

Hal ini disampaikan Juandi David, merespon fenomena yang akhir-akhir ini memanas di tingkat desa tentang keikutsertaan mantan Kades yang terseret temuan dugaan penyalahgunaan pengelolaan dana desa dalam Pendaftaran Calon Kepala Desa.

Menurut Juandi, situasi yang memanas tersebut berkaitan dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh dirinya beberapa waktu lalu perihal mantan kepala desa yang mencalonkan diri namun terdapat temuan dugaan penyalahgunaan pengelolaan dana desa maka tidak diperkenankan untuk ikut serta dalam pendaftaran pemilihan kepala desa.

Ia menegaskan bahwa, ada berbagai macam tanggapan yang diberikan atas pernyataan Bupati Timor Tengah Utara beberapa waktu lalu tersebut bahwa hal ini tidak ada di dalam Perda nomor 1 tahun 2022 tentang pemilihan kepala desa.

"Saya setuju, saya tidak mau gaduh terhadap persoalan itu maka saya tetap memperhatikan apa yang saya katakan (dalam) pernyataan itu bahwa, mantan kepala desa yang ikut calon itu kalau ada temuan, tidak boleh daftar diri," ungkapnya.(*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS