Anies Baswedan Ungkap Ketidakadilan Hukum di Indonesia: Selalu Ditekuk Sesuai Kepentingan Penguasa

POS-KUPANG.COM – Anies Baswedan, calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan, mengungkap dua masalah yang terjadi di Indonesia selama ini. Dua masalah itu, yakni ketidakadikan dan etika.

Dikatakannya, sebagai negara hukum, Indonesia mestinya menempatkan hukum sebagai rujukan utama agar bisa memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, memberikan kebermanfaatan dan kepastian bagi masyarakat.

"Ini yang harus dipegang teguh oleh pemegang kekuasaan dan seluruh jajaran. Tapi apa yang terjadi? Banyak aturan ditekuk sesuai kepentingan pemegang kekuasaan," kata Anies.

"Apakah ini akan diteruskan? Tidak! Ini harus diubah. Ini harus dikembalikan," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Anies Baswedan membeberkan masalah itu dalam debat perdana capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI, Selasa 12 Desember 2023 malam.

Debat perdana itu meliputi aspek pemerintahan, hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.

Awalnya, Anies Baswedan menyinggung soal etika lalu soal hukum. Makanya sebagai negara hukum, Indonesia mestinya menempatkan hukum sebagai rujukan utama untuk memberikan kepastian bagi masyarakat.

Pada bagian lain, Anies juga menyinggung penyelenggaraan pemerintahan yang saat ini tak sesuai prinsip-prinsip hukum. Oleh sebab itu, dirinya bersama Muhaimin Iskandar menawarkan gagasan perubahan agar Indonesia kembali menjadi negara hukum.

"Karena itulah kami melihat perubahan ini harus kita kembalikan. Negara ini adalah negara hukum bukan negara kekuasaan," kata Anies.

"Dalam negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum, dalam negara kekuasaan, hukum diatur oleh penguasa, dan kita tidak menginginkan itu terjadi," ucapnya.

Ketidakadilan dalam proses hukum, sebut Anies, sangat dirasakan ribuan anak-anak muda yang memperjuangkan berbagai persoalan.

Mantan Mendikbud RI ini berpandangan, hukum harusnya tegak, tetapi dalam kenyataannya bengkok dan tajam ke bawah.

"Dia tumpul ke atas, dan kondisi ini tidak boleh didiamkan! Tidak boleh dibiarkan! Dan harus berubah, karena itu kita mendorong perubahan, mengembalikan hukum menjadi tegak kepada semuanya," kata Anies.

"Bila kita saksikan hari ini, ada satu orang milenial bisa menjadi calon wakil presiden, tetapi ada ribuan milenial, generasi z yang peduli pada anak bangsa, yang peduli pada mereka yang termarjinalkan, ketika mereka mengungkapkan pendapat, ketika mereka mengkritik pemerintah, justru mereka sering dihadapi dengan kekerasan, dihadapi dengan gas air mata," imbuhnya.

Baca juga: Beda Tipis Sama Ganjar-Mahfud, Anies-Muhaimin Kini Menanjak Walau Tak Mampu Saingi Prabowo-Gibran

Baca juga: Prabowo Minta Ganjar Jangan Politisasi HAM: Katanya Dulu Saya Culik, Tapi Sekarang Mereka Bela Saya

Dalam debat ini, Anies juga menyinggung masalah etika yang terjadi dalam putusan Mahkamah Kontitusi (MK) terkait syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden.

Eks Gubernur DKI Jakarta itu bahkan menanyakan perasaan capres Prabowo Subianto atas masalah etika yang terjadi secara terang-terangan. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS