Pilpres 2024
Makin Banyak Investor Khawatirkan Kelanjutan Pembangunan IKN, Begini Kata Bahlil Lahaladia
Saat ini makin banyak investor yang mulai mengkhawatirkan kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara yang di Kalimantan Timur.
Penulis: Frans Krowin | Editor: Frans Krowin
POS-KUPANG.COM – Saat ini makin banyak investor yang mulai mengkhawatirkan kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara yang dilakukan di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Kekhawatiran itu muncul, karena ada calon presiden yang secara terang-terangan melontarkan pernyataan mengenai nasib IKN Nusantara setelah Presiden Jokowi tak lagi memimpin negara ini.
Fakta tersebut disampaikan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengatakan itu dalam acara peresmian Media Center Indonesia Maju di kawasan Menteng, Jakarta, Senin 4 Desember 2023.
Sebagaimana dilansir Pos-Kupang.Com dari KompasTV, bahwa setelah pernyataan capres itu mencuat, satu per satu investor mulai meragukan keberlanjutan dari pembangunan IKN Nusantara itu.
Apalagi calon presiden peserta Pemilu 2024 itu melontarkan pernyataan yang bernada pasti bahwa pembangunan IKN itu bakal tak dilanjutkan karena dinilai tidak urgen dengan kebutuhan masyarakat saat ini.
"Makanya, sekarang ini banyak investor yang mulai tanya, mulai ada keraguan. Ada capres yang menyampaikan visi dan misinya dan hal itulah yang melahirkan keraguan di kalangan investor," kata Bahlil Lahadalia tanpa menyebutkan nama calon presiden yang dimaksud.
Bahlil Lahadalia memang tidak menyebutkan siapa sosok capres yang dimaksudkannya itu. Namun, ia menegaskan bahwa pembangunan IKN tersebut dilandasi dasar hukum yang kuat berupa UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang IKN.
Dikatakannya, ketika UU IKN dirumuskan, hampir semua fraksi partai politik di DPR RI setuju. Bahkan dengan adanya undang-undang tersebut, siapa pun presiden ke depan, wajib melanjutkan pembangunan IKN Nusantara tersebut.
"Jadi, IKN itu perintah undang-undang, dan itu sudah ada undang-undangnya. Dan dari semua partai yang ada, pendukung pemerintah, semua mendukung termasuk PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). Itu satu,” kata Bahlil.
“Kedua, karena itu perintah undang-undang, maka wajib bagi pemerintah siapa pun untuk melanjutkan pembangunan IKN tersebut," ujar mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) itu.
Bahlil mengeklaim, rencana pembangunan IKN telah melalui pertimbangan dan kajian panjang dengan melibatkan para ahli. Pemerintah pun tidak begitu saja memilih Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN.
Mengenai dipilihnya Kalimantan sebagai IKN Nusantara, dia menyebutkan bahwa lokasinya berada di tengah Indonesia, mendekatkan pemerintah dengan Pulau Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Pulau Jawa juga masih dekat dari lokasi ibu kita baru.
Sampai saat ini, katanya, sedang dibangun gedung kantor pemerintahan, hotel, rumah sakit, maupun pusat perbelanjaan. Sesuai rencana, 17 Agustus 2024 mendatang, akan dilangsunkan di IKN Nusantara.
"Sekarang ini hotel bintang lima udah jalan dan gak ada masalah. Sebagian jalan, sebagian bertahap," ungkapnya.
Bila IKN Nusantara rampung dibangun, maka hal itu akan membawa kemajuan pesat bagi perekonomian Indonesia bagian timur. Oleh karenanya, kata Bahlil, jika ada yang tak setuju dengan pembangunan IKN, justru tidak mendukung pemerataan pembangunan.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.